Wednesday, April 20, 2011

DAKWAH MELALUI RADIO KOMUNITAS


DAKWAH BERBASIS RADIO KOMUNITAS : ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS
Oleh : M. Alfandi
Abstraksi
Radio siaran di Indonesia telah lama mengalami beberapa fase perkembangan, mulai dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang, zaman kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai masa paska reformasi. Selain berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, radio siaran juga menyajikan acara pendidikan dan persuasi. Radio siaran, mulai dari Radio Pemerintah (RRI) dan Swasta telah banyak membantu menginformasikan program-program pemerintah, seperti Keluarga Berencana, transmigrasi, kebersihan lingkungan, kesehatan, demikian juga dalam bidang dakwah. Perkembangan selanjutnya setelah paska reformasi, dunia penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut undang-undang ini lembaga penyiaran tidak hanya terdiri dari Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Swasta, akan tetapi secara kelembagaan berkembang menjadi 4 (empat) kriteria, yakni : Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Dalam tulisan ini, akan lebih fokus mengulas mengenai bagaimana idealitas dan realitas dakwah berbasis radio komunitas. Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Selaras dengan regulasi tentang radio komunitas tersebut, sekarang mulai muncul radio-radio dakwah berbasis komunitas. Bagaimanakah idealitas dan realitas radio dakwah berbasis komunitas itu ? Hal inilah yang menjadi kajian dalam tulisan ini.

Kata Kunci : Dakwah, dan Radio Komunitas


A. Pengantar
Radio adalah media massa elektronik tertua dan sangat luwes. Selama hampir satu abad lebih keberadaannya, radio siaran telah berhasil mengatasi persaingan dengan bioskop, rekaman kaset, televisi, elektronic games, dan lain-lain. Radio telah beradabtasi dengan perubahan dunia, dengan mengembangkan hubungan saling menguntungkan dan melengkapi dengan media lainnya. Radio siaran yang digunakan sebagai alat atau media komunikasi massa yang selanjutnya disebut sebagai radio siaran (broadcasting) mula-mula diperkenalkan oleh David Sarnoff pada tahun pada tahun 1915. Lee De Forest melalui radio siaran eksperimennya pada tahun 1916 telah menyiarkan kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat antara Wilson dan Hughes kepada masyarakat umum, sehingga ia dianggap sebagai pelopor radio siaran, dan dijuluki the father of radio siaran atau bapak radio siaran.
Dalam perkembangannya di Indonesia, radio siaran dimulai dari massa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman orde baru, dan masa reformasi. Pertama, radio siaran pertama pada zaman Belanda adalah Bataviase Radio siaran Vereniging (BRV) di Batavia (Jakarta tempo dulu) yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925 pada saat Indoensia dijajah oleh Belanda. Setelah BRV berdiri, secara serempak berdiri pula badan-badan radio siaran lainnya di kota Yogyakarta, Surakarta, Semarang dan Surabaya, dan yang terbesar dan terlengkap adalah NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Mij) di Jakarta, Bandung dan Medan, karena memperoleh bantuan dari pemerintah Hindia Belanda.
Kedua, setelah Belanda menyerah pada Jepang tanggal 8 Maret 1942, sebagai konsekuensinya, radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dinonaktifkan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, merupakan pusat radio siaran yang berkedudukan di Jakarta, serta mempunyai cabang-cabang yang dinamakan Hoso Kyoku di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya dan Malang. Pada masa ini rakyat Indonesia hanya boleh mendengarkan siaran dari Hoso Kyoku saja. Namun demikian banyak di kalangan pemuda yang secara sembunyi-sembunyi mendengarkan siaran radio luar negeri, sehingga mereka mengetahui bahwa pada 14 Agustus 1945 Jepang telah menyerah pada sekutu.
Ketiga, ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tidak dapat disiarkan secara langsung melalui radio siaran, karena radio siaran masih dikuasai oleh Jepang. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia baru dapat disiarkan dalam Bahasa dan Inggris pukul 19.00 WIB namun hanya dapat didengar oleh penduduk di sekitar Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah bersejarah itu dapat dikumandangkan ke luar batas tanah air. Tak lama kemudian dibuat pemancar gelap dan berhasil berkumandang di udara radio siaran dengan stasiun call “Radio Indonesia Merdeka”. Baru pada tanggal 11 September 1945 diperoleh kesepakatan dari para pemimpin radio siaran untuk mendirikan sebuah organisasi radio siaran. Kemudia pada tanggal 11 September itu ditetapkan sebagai hari ulang tahun RRI (Radio Republik Indonesia).
Keempat, sampai akhir tahun 1966, RRI adalah satu-satunya radio siaran di Indonesia yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Selain berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, pada masa orde baru, RRI juga menyajikan acara pendidikan dan persuasi. RRI juga membantu menginformasikan program-program pemerintah, seperti Keluarga Berencana, transmigrasi, kebersihan lingkungan, kesehatan dan lain-lain. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya juga bermunculan radio-radio siaran swasta yang dikelola oleh perorangan, sehingga Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Karena jumlah radio siaran swasta semakin lama semakin banyak, maka pada tahun 1974 stasiun-stasiun radio swasta ini terhimpun dalam Persatuan Radio Saiaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI).
Kelima, dalam perkembangan selanjutnya setelah paska reformasi, dunia penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut undang-undang ini lembaga penyiaran (radio dan televisi) tidak hanya terdiri dari Lembaga Penyiaran Pemerintah dan Swasta, akan tetapi secara kelembagaan berkembang menjadi 4 (empat) kriteria, yakni : Lembaga Penyiaran Publik (LPP) -metamorfosis dari lembaga penyiran pemerintah-, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

B. Radio Sebagai Media Dakwah
Menurut Asmuni Syukir media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah. M. Aminuddin Sanwar mendefinisikan media dakwah sebagai alat yang dipakai sebagai perantara untuk melaksanakan kegiatan dakwah. Sementara itu menurut Syukriadi Sambas media dakwah dapat diibaratkan sebagai sebuah mobil yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk membawa penumpang agar sampai di tujuan; sementara pengemudi dan mesin mobil itu sendiri adalah metode dakwahnya. Media dakwah ini dapat berupa barang (material), orang, tempat, kondisi tertentu dan sebagainya. Dalam arti sempit, media dakwah dapat diartikan sebagai alat bantu dakwah. Sebagai alat bantu, media dakwah memiliki peranan atau kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan dakwah. Artinya, sebenarnya proses dakwah tanpa adanya media dakwah masih dapat mencapai tujuannya. Namun sebagai sebuah sistem dakwah, media bukan hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi sebagai salah satu komponen dakwah yang memiliki peranan dan kedudukan yang sama dengan komponen-komponen yang lain, seperti subyek dakwah, obyek dakwah, materi dakwah dan metode dakwah. Apalagi dalam penentuan strategi dakwah yang memiliki azas efektifitas dan efisiensi, peranan media dakwah menjadi tampak jelas pentingnya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sebagai bagian dari perkembangan kehidupan manusia, penggunaan media dakwah juga mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi tersebut menuntut semua pihak untuk senantiasa kreatif, inovatif dan bijak dalam memanfaatkan teknologi dimaksud guna kemaslahatan umat manusia. Media dakwah yang pada awalnya lebih banyak menggunakan media tradisional, berkembang menjadi lebih banyak variasinya dengan menggunakan sentuhan-sentuhan teknologi media massa modern; baik dengan media cetak yang bervariatif (buku, koran, majalah, tabloit, dan lain-lain) maupun dengan media elektronik yang bervariatif pula (radio, televisi, film, VCD, internet dan lain sebagainya). Dari sekian banyak variasi hasil teknologi infomasi dan komunikasi yang dapat dipergunakan sebagai media dakwah tersebut adalah media radio.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan radio siaran sebagai media dakwah tersebut adalah :
Pertama, Daya Langsung. Daya langsung radio siaran berkaitan dengan proses penyusunan dan penyampaian pesan pada pendengarnya yang relatif cepat. Selanjutnya kita juga dapat melihat perbandingan daya langsung radio siaran dengan media cetak. Suatu pesan dakwah yang disampaikan melalui media cetak membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relativ lama. Sedangkan dalam radio siaran, pesan dakwah sudah dapat dikoreksi dan dicek kebenarannya, serta dapat langsung dibacakan, bahkan radio siaran dapat langsung menyiarkan suatu peristiwa yang tengah berlangsung melalui siaran reportase atau siaran pandangan mata. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa radio siaran seharusnya lebih aktual ketimbang surat kabar. Demikian juga dalam proses penyampaian peasan dakwah melalui radio.
Kedua, Daya Tembus. Faktor lain yang menyebabkan radio dianggap memiliki kekutan kelima ialah daya tembus radio siaran, dalam arti kata tidak mengenal jarak dan rintangan. Gunung-gunung, lembah-lembah, padang pasir, rawa-rawa maupun lautan dapat ditembus oleh siaran radio. Kekuatan daya tembus inilah yang menyebabkan radio siaran memiliki peran penting bagi rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai ribuan pulau.
Ketiga, Daya Tarik. Faktor ketiga yang menyebabkan radio siaran mempunyai kekuatan ialah daya tariknya yang kuat yang dimilikinya. Daya tarik ini disebabkan sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsur yakni : musik, kata-kata, dan efek suara (sound effect).
Selain beberapa kekuatan tersebut, juga ada beberapa karakteristik radio yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan dakwah melalui radio, diantaranya :
1. Auditori. Radio adalah “suara”, untuk didengar, karena itu isi siaran bersifat “sepintas lalu” dan tidak dapat diulang. Pendengar tidak mungkin menoleh ke belakang sebagaimana membaca koran yang bisa kembali kepada tulisan yang sudah dibaca atau mengulang bacaan.
2. Transmisi. Proses penyebarluasannya atau disampaikan kepada pendengar melalui pemancar (transmisi).
3. Mengandung Gangguan. Seperti timbul-tenggelam (fading) dan gangguan teknis “channel noise factor”.
4. Theatre of Mind. Radio menciptakan gambar (makes picture) dalam imajinasi pendengar dengan kekuatan kata dan suara. Siaran radio merupakan seni memainkan imajinasi pendengar melalui kata dan suara. Pendengar hanya bisa membayangkan dalam imajinasinya apa yang dikemukakan penyiar, bahkan tentang sosok penyiar sendiri.
5. Identik dengan Musik. Radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat sehingga menjadi media untuk mendengarkan musik.5
Setelah mengetahui bagaimana dan seperti apa karakteristik radio, layaknya seorang da’i harus mampu merancang dan mempersiapkan bagaimana seharusnya berdakwah lewat media radio. Da’i juga harus dapat menilai mad’u yang seperi apa yang akan mendengarkan siaran radio tersebut.
Selain beberapa karakateristik radio tersebut, juga terdapat beberapa kelebihan sekaligus kelemahan radio yang harus diperhatikan ketika radio siaran ini akan dipergunakan sebagai media dakwah, yaitu :
Pertama, Kelebihan Radio Siaran. Keunggulan tersebut antara lain :
1. Cepat dan Langsung. Radio adalah sarana tercepat, lebih cepat daripada Koran dan TV dalam menyampaikan informasi kepada publik tanpa melalui proses yang rumit dan butuh waktu yang banyak seperti siaran TV atau sajian media cetak. Hanya dengan melalui telepon, reporter radio dapat secara langsung menyampaikan berita atau melaporkan peristiwa yang ada di lapangan.
2. Akrab. Radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya. Kita jarang sekali duduk dalam satu grup dalam mendengarkan radio, tetapi biasanya mendengarkannya dilakukan sendirian, seperti di mobil, di kamar tidur, dan sebagainya.
3. Dekat. Suara penyiar radio hadir di rumah dan sangat dekat dengan pendengar. Pembicaraan langsung menyentuh aspek pribadi.
4. Hangat. Paduan kata-kata, efek suara dan musik dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Pendengar akan bereaksi atau memperoleh kehangatan dari suara penyiar, dan pendengar seringkali berfikir bahwa penyiar adalah seorang teman bagi mereka.
5. Sederhana. Proses siaran radio tidak rumit, tidak banyak pernik, baik bagi pengelola atau pendengar.
6. Tanpa Batas. Siaran radio menembus batas-batas geografis, SARA (Suku, Agama, Ras, antar golongan), dan kelas sosial. Hanya “Tunarungu” yang tidak mampu mengonsumsi dan menikmati siaran radio.
7. Murah. Dibandingkan dengan berlangganan media cetak atau membeli alat televisi, pesawat radio relatif lebih murah. Pendengar pun tidak dipungut biaya sepeserpun untuk mendengarkan radio.
8. Fleksibel. Siaran radio dapat dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas yang lain, seperti memasak, mengemudi, dan lainnya.
Kedua, Kelemahan Radio. Kelemahan radio tersebut antara lain :
1. Selintas. Siaran radio cepat hilang dan gampang dilupakan. Pendengar tidak bisa mengulang apa yang didengarnya, tidak bisa seperti membaca Koran yang bisa mengulang bacaannya dari awal tulisannya.
2. Global. Sajian informasi radio bersifat global, tidak detail, karena angka-angka dibulatkan. Misalkan penyiar akan menyebutkan “seribu orang lebih “ untuk angka 1.053 orang.
3. Batasan Waktu. Waktu siaran radio relatif terbatas, hanya 24 jam sehari, berbeda dnegan surat kabar yang mampu menambah jumlah halaman dengan bebas.
4. Beralur Linear. Program disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan urutan yang sudah ada, tidak bisa meloncat-loncat. Berbeda dengan membaca, dapat langsung menuju halaman akhir, awal atau tengah.
5. Mengandung Gangguan. Seperti timbul tenggelam dan gangguan teknis.

C. Penyiaran Komunitas dan Regulasinya
C.1. Pengertian Penyiaran Komunitas
Gagasan radio komunitas muncul sekitar 1922 ketika pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan lebih dari 200 lisensi untuk 168 institusi pendidikan. Sejak 1962, berdiri lebih dari 165 stasiun pendidikan masyarakat. Stasiun-stasiun radio ini berbasis pendengar dan berlokasi di kampus universitas. Radio ini dibiayai donatur, yang terdiri dari para alumni kampus dan lembaga-lembaga yang peduli pada pengembangan hak-hak masyarakat lokal serta iuran rutin masyarakat pendengar.
Dalam buku Primer On Commmunity Based Radio, Francis Lucas mengatakan bahwa radio komunitas memiliki prinsip : start where the people are encourage the creativity of participants, maximum participation of the people being served, base program on issues, and sensitivity of the broadcaster. Radio komunitas harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, mendorong kreatifitas partisipan, partisipasi maksimal yang dilayani, mendasarkan program pada suatu topik atau tema tertentu.
Semangat radio komunitas lahir dari gagasan Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas melalui media yang murah dan populer. Radio komunitas mencoba melayani kebutuhan informasi dan perjuangan masyarakat kelas pinggiran, baik secara ekonomi, budaya maupun politik dengan cara menjadi mediator komunikasi kegiatan komunitas. Semangat pendirian radio komunitas adalah perjuangan dan kerjasama. Para pengelola radio komunitas terdiri dari para relawan, yang tidak mencari popularitas. Standar eksistensi radio komunitas bukan kemewahan fasilitas studio atau berlimpahnya dana, melainkan terpenuhinya kebutuhan komunitas sehingga mereka rela menjadi donatur tetap atau spontan untuk radio komunitas itu.
Di banyak negara demokratis, media penyiaran komunitas telah diakui dalam kebijakan media nasional. Bahkan secara umum, Negara dan swasta justru mendukung keberadaan media penyaiaran komunitas melalui alokasi frekuensi dan donasi dana yang tidak mengikat. Dalam konteks makro, media penyiaran komunitas juga digunakan untuk menguatkan ikatan kelompok (group ties) entisitas tertentu
Komunitas oleh banyak pihak dilihat sebagai “a relatively limited geographical region” (lihat Jankowski, 2002, 5), yang bisa meliputi lingkungan, desa dan kota. Determinan geografis ini sering dikontraskan dengan “community of interest” dimana anggota komunitas berbagai interest kultur, social, dan bahkan politik yang sama. Maka penyiaran komunitas menunjuk pada radio, televisi dan jaringan elektronik di lingkungan komunitas yang menampilkan siaran yang merefleksikan, mewakili, dan meliputi anggota-anggota komunitas. Ed Hollander (dalam Jankowski, 2002, 33) menegaskan bahwa dalam konteks community communication, individu tidak dilihat sebagai elemen dari mass audience, tetapi dilihat sebagai anggota komunitas yang spesifik. Komunitas yang dimaksud bisa berupa geographical community, “community of interest”, atau keduanya. Dalam kasus geographical community, individu dianggap sebagai anggota komunitas dalam kapasitasnya sebagai warga (citizen) wilayah tertentu.
Kapasitas tersebutlah yang menyebabkan relevansi individu dengan dengan isi media penyiaran komunitas. Isi siaran bukan tentang politik nasional, misalnya, tetapi local. Begitu juga isi siaran tentang olahraga, kriminalitas dan seterusnya, tidaklah bersifat nasional tetapi local. Keanggotaan media penyairan komunitas tidak melulu berbasis geografis, tetapi juga bisa berbasis jenis kelamin, agama, etnik, atau kebudayaan tertentu. Karenanya komunikasi komunitas bukanlah tentang orang secara umum, tetapi tentang individu secara spesifik.
Dengan mengutip Girard (dalam Jankowski, 2002 : 7) mendefinisikan radio komunitas sebagai : mendorong ekspresi dan partisipasi, dan yang berisi kultur loka. Tujuan Radio Komunitas adalah untuk member suara, mereka yang tidak dapat bersuara, yaitu kelompok-kelompok yang termarginalisasi jauh dari pusat kota, yang populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar..radio komunitas juga bertujuan untuk memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan stasiun. Bentuk partisipasi tersebut bisa dalam level kepemilikan, program, menejemen, direksi dan pembiayaan” (Girard, 1993, 13).
Sedangkan untuk community network, Jankowski mendefinisikannya sebagai “locally based, locally driven communication and information system design to enhance community and enrich lives”, yakni system informs dan koumunikasi yang berorientasi pada nilai-nilai kelokalan dengan tujuan untuk memperkaya dan meningkatkan kehidupan local. Jaringan ini sering dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara organisasi komunitas dan institusi seperti kampus, perpustakaan dan pemerintah local. Tujuan lain yang bisa dikembangkan dari jaringan komunitas adalah sebagai penyedia informasi turisme dan bisnis local dan untuk merangsang keterlibatan komunitas dalam bidang pembangunan dan politik.
Secara umum, penyiaran komunitas memiliki ciri :
1. Tujuan; untuk menyediakan berita dan informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan medium untuk berkomunikasi anggota komunitas dan untuk menguatkan keberagaman politik.
2. Kepemilikan dan control; dibagi diantara warga, pemerintahan local dan organisasi kemasyarakatan.
3. Isi; diproduksi dan diorientasikan untuk kepentingan local
4. Produksi; melibatkan tenaga non-profesional dan sukarelawan
5. Distribusi; melalui udara, kabel dan jaringan elektronik
6. Audien; bisanya tertentu seperti dibatasi wilayah geografis
7. Pembiayaan; secara prinsip non-komersial, walaupun secara keseluruhan meliputi juga sponsor perusahaan, iklan, dan subsidi pemerintah.
Sedangkan yang membedakan media penyiaran koumunitas dengan media massa adalah : pertama, perbedaan skala operasi. Media penyiaran komunitas beroperasi pada wilayah yang relative kecil. Kedua, dalam media penyiaran komunitas, baik pengirim (sender) maupun penerima (receiver) memiliki kesamaan kepentingan (common interest), karena keduanya merupakan anggota yang sama dari suatu komunitas. Ketiga, image media massa sebagai pilar demokrasi menjadi semakin dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam demokrasi terkandung participatory democracy, sesuatu yang sulit ditemukan di madia massa saat ini.
Kendala media penyiaran komunitas : pertama, produksi dan transmisi program terkadang dilihat sebagai domain yang eklusif dari stasiun penyiaran nasional. Kedua, legalitas distribusi melalui jaringan kabel melibatkan pula institusi telekomunikasi nasional. Ketergantungan tersebut secara krusial mesti ditata dalam bentuk kebijakan media yang demokratis, karena di satu sisi kecenderungan untuk mengomersialkan alokasi frekuensi dan jaringan kabel sangat besar.
Tabel
Perbedaan Radio Komunitas dengan Radio Komersial
Radio Komunitas Radio Komersial
Daerah Kawasan khusus,
kawasan terpencil Kota Utama, Jumlah populasi besar
Tujuan Pengembangan Pendidikan (apa yang baik bagi komunitas) Keuntungan (apa yang bagi pemilik)
Kepemilikan Komunitas Pengusaha, politikus
Manajemen Badan Komunitas Media Direktur Utama
Durasi Siaran Pendek/ Terbatas Ekstensif/ Penuh
Staf Penyiar Sukarelawan Profesional (Dibayar)
Transmiter Kekuatan Rendah (20-100 W) 1 Kw – 5 Kw
Fasilitas Sederhana Canggih
Sumber Dana Bantuan Komunitas, Subsidi Iklan Komersial
Partisipasi Tinggi Rendah
Bentuk Demokratis, Terbuka Ikut Aturan Ekonomi Politik

C. 2. Regulasi Lembaga Penyiaran Komunitas di Indonesia
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Secara rinci, Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut :
Pasal 21
(1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
(2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan:
a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.
(3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.
Pasal 22
(1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 23
(1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
Pasal 24
(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
(2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

D. Realitas Dakwah Melalui Radio Komunitas
Untuk melihat realitas radio dakwah yang berbasis komunitas maka berikut penulis sajikan beberapa contoh profil radio komunitas dengan basis komunitas yang berbeda-beda, yakni Berbasis Masjid, Berbasis Ormas Islam, Berbasis Pesantren dan Berbasis Kampus.
1. Radio Dakwah Islam (DAIS) FM MAJT Jawa Tengah
Radio Dakwah Islam (DAIS) FM ini berbasis komunitas masjid, yakni mengudara selaras dengan dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang berada di Jalan Gajah Semarang. Radio ini mengudara di frekuensi FM 107.9 M.Hz., dan berkekuatan pancar awal sekitar 2 Kw, dengan stasiun radio di Menara Al Husna Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).
2. Radio MTA FM Surakarta
Radio MTA FM ini berada di Kota Surakarta. Radio ini mengudara di Frekuensi 107.9 M.Hz., dengan kekuatan pancar awal sekitar 2 Kw. Stasiun radio ini berada di Kantor salah satu Ormas Islam di Surakarta, yakni Masjlis Tafsir Al Qur’an, dengan basis Komunitas anggota jama’ah Masjlis Tafsir Al Qur’an (MTA). Radius pancar radio MTA FM ini bisa mencapai 30 km.
3. Radio As Sunah Boyolali
Radio As Sunah FM ini adalah radio dakwah komunitas berbasis pesantren, yakni Pondok Pesantren Zumrotu al Mujahidin Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Radio ini mengudara di frekuensi 92.2 M.Hz., dengan daya pancar hanya 100 watt. Segmen pendengar radio ini selain para santri, juga masyarakat sekitar pondok pesantren. Karena lokasi studio di pedesaan, walaupun hanya dengan kekuatan power transmiter 100 watt, tetapi radio memiliki jangkauan yang cukup, yakni sekitar 5 km.
4. Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat (MBS) Fakultas Dakwas IAIN Walsongo
Radio MBS FM ini mengudara pertama kali tanggal 01 Oktober 2000. Radio ini adalah radio komunitas dengan basis masyarakat kampus Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. Radio ini mengudara di frekuensi 107.8 M.Hz., dengan kekuatan pancar 500 watt. Stasiun radio ini berada di salah satu ruang Divisi Broadcasting Laboratorium Dakwah, karena memang ide pendirian radio ini adalah sebagai wahana untuk praktikum dakwah melalui media penyiaran bagi mahasiswa fakultas dakwah.
Menurut catatan Hasanudin Direktur Radio Rasika Ungaran sekaligus Pengurus Pusat PRSSNI, bahwa keberadaan radio dakwah koumunitas saat ini pada umumnya masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya :
Pertama, tidak sehat secara ekonomi. Hal ini tercermin dari beberapa radio dakwah tersebut yang : (1) tidak memiliki kemampuan untuk membiayai operasional radio, (2) tidak memiliki dana invenstasi jangka panjang, dan (3) tidak mempunyai kas yang cukup.
Kedua, tidak mentaati regulasi. Hal ini tercermin dari beberapa radio dakwah tersebut yang : (1) tidak memilki ijin operasional dari KPI. (2) tidak mematuhi ketentuan layaknya sebagai radio kamunitas, baik dari sisi permodalan, program maupun teknik.
Ketiga, tidak enak didengar. Hal ini terjadi dikarenakan radio dakwah tersebut : (1) Sumber Daya Manusia (SDM)-nya tidak terlatih, (2) Penyiar dan Crew seadanya, (3) Program tidak terarah dan konsisten.

E. Saran dan Penutup
Dengan melihat realitas beberapa radio dakwah berbasis komunitas yang belum sesuai dengan idealitas tersebut, maka diharapkan radio-radio dakwah tersebut untuk :
1. Memperjelas visi dan misi dari radio-radio dakwah berbasis komunitas tersebut, sehingga arah dan tujuan dari keberadaan radio ini lebih fokus.
2. Meningkatkan dedikasi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, tidak bisa hanya dilakukan dengan setengah hati.
3. Merancang program-program yang tepat untuk penanganan permasalahan yang dihadapi komunitas.
4. Memperkuat organisasi, agar dapat adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA
Antonius Birowo, dkk., Khalayak Potensial Radio Publik di Yogyakarta, (Yogyakarta : FISIP Universitas Atmajaya, 2001).
Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya : al-Ikhlas, 1983).
Dzikron Abdullah, Filsafat Dakwah, (Semarang : Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 1993).
Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Ardinaya, Komunikasi Massa : Suatu Pengantar, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004).
Hasanudin, Radio Komunitas : Kebijakan Format dan Program MBS Sebagai Radio Komunitas, (makalah), disampaikan dalam Workshop Pengelolaan Radio Komunitas, Jurusan KPI Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 21 Pebruari 2010.
Hinca IP Panjaitan, dkk., Radio Pagar Hidup Otonomi Daerah, (Jakarta : Internews, 2000).
Joseph R. Dominick, The Dinamic Of Mass Communication , (New York : Random House, 2000).
M. Aminuddin Sanwar, Pengantar Ilmu Dakwah, (Diktat), (Semarang : Fakultas Dakwah IAIN Waliswongo, 1986).
Masduki, Radio Siaran dan Demokratisasi, (Yogyakarta : Jendela, 2003)
Onong Uchyana Effendy, Radio Siaran Teori dan Praktek, (Bandung : Mandar Maju, 1990).
Siti Karlinah, dkk., Komunikasi Massa, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1999).
Sukriadi Sambas, Sembilan Pasal Pokok-Pokok Filsafat Dakwah (Diktat), (Bandung : Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati 1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

1 comment: