Monday, January 17, 2011

PRASANGKA DAN DISKRIMINASI JAWA-CINA

PRASANGKA DAN DISKRIMINASI
POTENSI PEMICU KONFLIK
ANTARA ETNIS JAWA DAN CINA (TIONGHOA)

A. PENDAHULUAN
Semboyan Bhineka Tunggal Ika selalu mengingatkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Semboyan itu mengingatkan kita untuk mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama secara berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perbedaan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk terjadinya konflik sosial, tetapi perbedaan seharusnya justru menjadi unsur utama untuk mewujudkan persatuan.
Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut Alo Liliweri , hal ini terjadi karena tidak banyak diantara kita yang memahami benar tentang hakikat suku bangsa, ras, agama, dan golongan, yang sebenarnya merupakan manifestasi dari etnik yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, yang dapat membentuk cara berfikir, sikap, dan tindakan yang berbeda pula. Karena ketidakpahaman atas etnik dan ras sebagai identitas sosial dan budaya itulah, maka banyak diantara kita yang tidak tahu bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat majemuk dengan multietnik dan multikultur.
Lebih parah lagi, karena ketidakpahaman itu kemudian menimbulkan dorongan untuk memetakan masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan di atas peta mayoritas dan minoritas. Akibatnya hubungan antar etnik sering diwarnai oleh prasangka sosial dalam bentuk stereotip, jarak sosial, sikap diskriminasi, kompetisi tidak sehat, yang kemudian ujung-unjungnya sering menimbulkan konflik.
Menurut Leo Suryadinata dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk. , diantara beberapa konflik antar suku di Asia Tenggara yang banyak ditemukan dalam sejarah masa kini dan sebelumnya adalah konflik antara suku ‘Cina’ dan ‘bukan Cina’. Demikian juga di Indonesia, konflik antara penduduk ‘asli’ dan orang Cina adalah konflik yang paling sering terjadi. Meskipun ada fakta, bahwa daftar panjang konflik yang terjadi pada jaman kolonial adalah konflik antara Cina dengan penguasa India Timur Belanda, sedangkan konflik antara orang Cina dengan penduduk asli jarang terjadi. Namun, keadaan ini berubah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonial ke Indonesia, sementara orang Indonesia bersikeras untuk mewujudkan kemerdekaan. Krisis kekuasaan berakhir dengan kekacauan, dan banyak orang Cina yang kehilangan harta benda dan nyawa. Perkosaan perempuan Cina oleh sejumlah ‘pejuang revolusi’ yang tidak bertanggung jawab juga terjadi. Warga Cina dibiarkan sendiri untuk membela diri, yang kemudian membentuk Bao An Dui (Pao An Tui), yakni sebuah kelompok keamanan yang konon mendapat persenjataan dari Belanda. Peristiwa ini memperburuk hubungan antara warga Cina dan Nasionalis Indonesia.
Hubungan yang buruk ini, menurut Leo Suyadinata juga terjadi pada tahun 1950-an, akibat kebijakan pemerintah Soekarno tentang pembatasan kekuatan ekonomi warga Cina, melalui apa yang dinamakan ‘sistem benteng’, yaitu mendahulukan orang Indonesia ‘asli’ daripada orang Cina dalam pemberian lisensi impor. Upaya serupa untuk mengurangi kekuatan ekonomi warga Cina juga dilakukan melalui peraturan –Dekrit Presiden No.10 (atau PP 10) tahun 1959-, yang melarang orang asing melakukan kegiatan dagang eceran di pedesaan. Larangan itu terbatas pada orang Cina asing, tetapi karena persoalan kewarganegaraan yang belum terpecahkan, maka masih banyak orang Cina yang dikategorikan sebagai warga asing. Akibatnya, hampir seluruh warga Cina di pedesaan kena dampaknya. Pedagang eceran Cina dipaksa menutup sejumlah toko dan kegiatan usaha. Ketika sejumlah warga Cina di Jawa Barat menolak mematuhi larangan itu, militer campur tangan untuk melaksanakan peraturan itu, dengan akibat timbul konflik yang mengakibatkan sejumlah orang Cina kehilangan nyawa dan terdapat lebih dari 100.000 warga Cina meninggalkan Indonesia, yang sebagian besar pergi ke Cina.
Tidak berhenti sampai di situ, ternyata beberapa kerusuhan anti Cina terus terjadi di negeri ini. Menurut catatan Abdul Djamil, diantaranya : Pertama, pernah terjadi ‘Geger Pecinan’ di Kudus, yang mengakibatkan lebih dari 5000 etnis Cina mengungsi ke Semarang. Kedua, pada awal tahun 1980-an, ketika muncul isu ada seorang warga keturunan Cina melakukan penganiayaan terhadap warga pribumi di Solo, yang kemudian menyulut kerusuhan anti Cina di beberapa kota di Jawa Tengah, yang mengakibatkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Ketiga, terjadi pada tahun 1980-an, ketika muncul isu ada seorang warga Cina yang merobek ¬al-Qur’an di Pekalongan, yang kemudian juga menyulut kerusuhan yang bermuara pada sentimen anti Cina . Keempat, pada 30 Januari 1997 terjadi kerusuhan anti Cina di Rengasdenglok. Sebagai pemicunya adalah terjadinya insiden kecil antara seorang etnis Cina dengan pemuda yang memukul bedug untuk membangunkan sahur di bulan ramadhan. Bentuk kerusuhannya adalah perusakan rumah dan fasilitas milik Cina, juga fasilitas umum dan gereja.
Kerusuhan anti Cina yang paling besar dan dramatis terjadi pada Mei 1998 sebelum Presiden Soeharto jatuh. Kerusuhan tidak saja terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain, tetapi kerusuhan di Jakarta dan Solo mendapat perhatian besar. Selama kerusuhan di Jakarta dan Solo, antara tanggal 13 dan 14 Mei, sejumlah perusahaan dan kekayaan warga Cina dijarah dan dibakar, dan perempuan Cina dalam jumlah yang tidak diketahui diperkosa dan dibunuh. Seperti dalam kaitan dengan konflik-konflik yang lain yang terjadi di Indonesia, kecaman ditujukan pada kekuatan keamanan, polisi dan militer, yang tidak melakukan intervensi dengan segera dan efektif untuk menghentikan kekerasan. Bahkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta tanggal 23 Oktober 1998 mengatakan bahwa serangan-serangan menunjukkan pola-pola yang dapat teridentifikasi, yang berimplikasi pada salah satu segmen militer. Laporan itu mengisyaratkan bahwa tujuan kerusuhan adalah menciptakan kekacauan yang dapat menguntungkan kepentingan pihak-pihak tertentu, Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah meneror warga Cina agar mereka meninggalkan Indonesia, agar kedudukan ekonomi yang mereka tinggalkan dapat diisi oleh penduduk ‘asli’.
Terakhir, pada tahun 2006 juga terjadi ketegangan yang sudah mengarah ke kerusuhan anti Cina di Makasar. Peristiwa itu terjadi, karena dipicu oleh adanya oknum etnis Cina yang menganiaya pembantunya, dan sampai meninggal. Akibat dari peristiwa itu, kemudian menyulut terjadinya sentimen anti Cina, dengan cara sweeping terhadap warga Cina yang melintas di jalan, dan terjadinya pelemparan-pelemparan batu terhadap toko-toko dan rumah warga Cina, yang menimbulkan ketakutan tersendiri bagi warga Cina.
Beberapa peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa bahaya laten akan terjadinya kerusuhan yang bermuara pada sentimen anti Cina yang secara ekonomis lebih berhasil dari penduduk ‘pribumi’ kemungkinan masih dapat terjadi, jika kita tidak saling mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama secara berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, ras, agama, dan golongan.
Dari beberapa peristiwa tragis yang mendera etnis Cina tersebut memang tidak menunjukkan secara spesifik berkonflik dengan etnik Jawa, akan tetapi jika dilihat dari lokasi kejadiannya lebih banyak berada di tanah (pulau) Jawa. Sehingga dimungkinkan keterlibatan etnis Jawa dalam setiap kerusuhan tersebut adalah paling dominan. Karena bagaimanapun penghuni negeri ini mayoritas (45 %-nya) adalah orang Jawa.
Dilihat dari asal-usul dan sejarah masuknya ke Indonesia, keturunan Tionghoa terbagi atas Cina “peranakan” dan Cina “totok”. Cina peranakan adalah keturunan Cina yang sudah lama tinggal dan mencari nafkah di Indonesia, dalam hitungan beberapa generasi, dan pada umumnya sudah terbaur dengan masyarakat. Mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari (banyak juga yang sudah bisa berbahasa Jawa bagi yang tinggal di pulau ini), baik di dalam maupun di luar rumah, bertingkah laku seperti pada umumnya keturunan pribumi dan orientasi budaya mereka sudah kepada kebudayaan Indonesia atau kebudayaan lokal tempat mereka berdomisili.
Sementara Cina “totok” adalah para “pendatang baru”, yang pada umumnya baru masuk ke Indonesia satu sampai dua generasi, khususnya pada masa menjelang Perang Dunia II. Mereka lazim disebut singke, yang secara harfiah berarti “tamu baru”. Mereka umumnya masih menganut kebudayaan dan adat istiadat Cina untuk berkomunikasi antara sesamanya. Yang terakhir ini jumlahnya sudah menurun akibat terhentinya imigrasi dari daratan Cina dan sekarang sudah mengalami perakanisasi.
Menurut Leo Suryadinata (Wahono:1997, 81), warga Cina yang tinggal di Indonesia sebanyak 3 % (tiga persen) dari keseluruhan penduduknya. “Kalau jumlah penduduk Indonesia kira-kira 192 juta orang, maka jumlah etnis Tionghoa sekitar 5,76 juta orang.” Jumlah yang lebih besar ditulis oleh A. Dahana (Rahardjo: 1994, 64), sekitar 3,68 persen. Jika jumlah penduduk Indonesia 195.683.531 jiwa, maka 7.200.000 diantaranya adalah keturunan Tionghoa. Tentu saja, jumlah ini makin bertambah bila sensus penduduk Indonesia sekarang mencapai 210 juta jiwa.
Warga Cina—yang jumlahnya tidak sedikit ini—memiliki peran yang beraneka ragam di tengah masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan juga keagamaan. Peran-peran itulah yang menimbulkan problem tersendiri. Sejak awal, pemerintah hanya mendorong peran mereka di bidang ekonomi, sementara bidang yang lain cenderung ‘dihambat’. Lepas dari sisi positif yang ditimbulkan, inilah yang menyebabkan warga Cina kurang luwes memerankan dirinya di tengah masyarakat, di luar aspek ekonomi.
Secara empiris, warga Cina merupakan pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi sangat besar, sejak zaman kolonial sampai sekarang. Pada masa kolonial Belanda, warga Cina dipisahkan dari pribumi dan dijadikan alat ekonomi yang efektif. Mereka terutama dijadikan alat penghubung untuk memungut pajak dan menjalankan aktivitas ekonomi di luar komoditi yang dimonopoli Belanda. Perkembangan selanjutnya, mereka menjadi tuan tanah yang menguasai kegiatan pertanian pribumi. Pasca kemerdekaan sampai sekarang, posisi ekonomi warga Tionghoa berbeda tajam dengan kekuatan ekonomi pribumi. Warga Tionghoa menguasai ± 70% ekonomi nasional.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi terhadap politik dan masa depan Indonesia. Secara formal, sebagian besar warga Cina memang tak peduli urusan politik, tapi ketidakpeduliannya justru menjadikan mereka ‘bebas’ bermain apa saja, termasuk menjadi cukong dan investor politik. Dari sinilah kekuasaannya makin menggurita dan membuat segan banyak pihak.
Sedang di bidang politik, peran mereka tidak semanis seperti bidang ekonomi. Warga Cina mengalami persoalan pelik di bidang ini. Sesuai dengan posisinya sebagai orang Timur Asing, mereka pada awalnya merupakan komunitas terpisah. Posisi ini mendorong sebagian dari mereka untuk loyal kepada Belanda atau kepada negeri leluhur. Pada saat Indonesia merdeka, mereka tetap mempertahankan integrasi internal warga Cina. Baru di kemudian hari, sebagian mereka mencanangkan politik asimilasi yang bertujuan untuk melebur bersama warga Indonesia yang lain. Inilah yang didorong oleh pemerintah Orde Baru, sementara langgam politik yang lain (satuan politik komunal) ditutup.
Bagi warga Cina yang ingin memainkan peran di bidang ini, hanya tersisa satu jalan, yakni menggabungkan diri dengan organisasi politik yang sudah direstui oleh pemerintah Orde Baru. Menurut Leo Suryadinata , selain Golkar, dua organisasi di mana warga Tionghoa dapat memainkan peran sosial dan politiknya adalah CSIS (Center for Strategic and International Studies) dan Bakom-PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa).
Orientasi sosial dan budaya mungkin—bagi pihak tertentu—tidak begitu mendasar bila dibandingkan dengan persoalan ekonomi. Menjamurnya budaya populer dan derasnya informasi telah membuat mereka—dan juga kalangan rakyat Indonesia—masuk dalam budaya global (global culture). Hanya saja orientasi eksklusif warga Tionghoa tetap mencolok. Mereka belum bisa menjalin benang pergaulan yang lebih luluasa dan egaliter dengan komunitas pribumi. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya sejumlah warga Tionghoa yang membangun pemukiman-pemukiman eksklusif dan tidak peduli dengan masalah pembauran kebudayaan.
Tentu saja, peran yang dimainkan warga Tionghoa belum maksimal. Padahal dengan kekuatan kapital yang dimiliki, tentu banyak aspek kehidupan yang bisa dikembangkan dan dibangun lebih maju, baik bidang pendidikan, kesenian, olahraga, keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Peranan yang masih timpang ini, perlu didiskusikan lebih lanjut agar tercapai formulasi terbaik bagaimana warga Tionghoa memerankan dirinya di era reformasi ini.
Masalah yang membelit warga Cina memang cukup kompleks, meliputi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, budaya dan juga hankam. Tentu saja, kita tidak berpretensi ingin menyelesaikannya semua. Sebagai sesama warga bangsa diperlukan sikap saling membantu agar tercapai solusi yang transparan dan tuntas. Sebab belum tentu warga Cina yang bermasalah. Mindset warga mayoritas yang terlanjur negatif makin membuat mereka selalu kikuk dan serba salah menempatkan diri. Pandangan negatif mungkin masalah sendiri, disamping faktor-faktor lain.
Tentu saja tidak perlu mengkambinghitamkan, siapa yang benar dan salah. Kedua etnis mengemban dosa sosial yang harus dicari titik temu, agar hubungan kemanusiaan nir-diskriminasi dan egaliter dapat terwujud. Untuk mengrai dan menemukan solusinya, diperlukan banyak pendekatan. Terbukti pendekatan politik kekuasaan dan ekonomi tidak maksimal menembus sekat batas hubungan antara pribumi dan Cina. Diperlukan studi lain di bidang sosial dan budaya yang mengarah pada kesederajatan status.

B. PRASANGKA, DISKRIMINASI DAN KONFLIK ANTAR ETNIK
1. Prasangka Antar Etnik
a. Pengertian Prasangka
Definisi klasik tentang prasangka pertama kali diperkenalkan oleh psikolog dari Universitas Harvard, Gordon Allport, dalam bukunya The Nature of Prejudice in 1954. Istilah itu berasal dari kata praejudicium, yang berarti : pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu.
Lebih lanjut Allport mengemukakan bahwa “Prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luwes. Antipati itu dapat dirasakan atau dinyatakan. Antipati dapat langsung ditujukan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu”. Kata kunci dari definisi Allport adalah “antipati”, yang oleh Websters Dictionary disebut sebagai “perasaan negatif”. Allport juga sangat menekankan bahwa antipati bukan hanya antipati pribadi tetapi juga antipati kelompok.
Demikian juga menurut Jones, bahwa prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Kesalahan itu mungkin saja diungkapkan secara langsung kepada orang yang menjadi anggota kelompok tertentu. Prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompoknya sendiri.
Menurut Effendy sebagaimana dikutip Liliweri (2001), bahwa prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi kegiatan komunikasi, karena orang yang berprasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar syakwa sangka, tanpa menggunakan pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata. Karena itu, sekali prasangka sudah mencekam, orang tidak akan dapat berfikir objektif dan segala apa yang dilihatnya selalu akan dinilai secara negatif.
Menurut Jhonson (1986), bahwa prasangka antar ras dan antar etnik, meski didasarkan pada generalisasi yang keliru pada perasaan, tetapi munculnya prasangka disebabkan oleh hal tertentu, seperti (1) gambaran perbedaan antar kelompok, (2) nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas, (3) stereotip antar etnik, dan (4) kelompok etnik ada yang merasa superior, sehingga menjadikan etnik lain inferior.
Bentuk prasangka dapat terwujud dalam : pertama, stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subyektif, hanya karena berasal dari kelompok out group-nya. Kedua, Jarak sosial, yaitu perasaan untuk memisahkan seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan pada tingkat penerimaan tertentu, seperti : (1) ketidaksediaan untuk menikah dengan etnik lain, (2) ketidakmauan menjadikan etnik lain dalam anggota klubnya, (3) ketidakmauan menerima sebagai tetangga, (4) ketidakmauan menerima sebagai rekan sejabatan, (5) ketidakmauan menerima sebagai warga negaranya, (6) ketidakmauan menerima sebagai pengunjung negaranya, (7) tidak ingin menerima di negaranya.

b. Sebab-Sebab Timbulnya Prasangka
Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya prasangka :
a. Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. Dalam berusaha kadang seseorang mengalami kegagalan atau kelemahan. Sebab dari kegagalan itu tidak dicari pada dirinya sendiri, tetapi justru dicari-cari pada orang lain. Orang lain inilah yang dijadikan kambing hitam.
b. Orang berprasangka, karena memang ia sudah dipersiapkan di dalam lingkungannya atau kelompoknya untuk berprasangka. Misalnya seorang anak Amerika (kulit putih) ia dilahirkan di dalam keluarga kulit putih. Di dalam keluarga itu sudah dianut atau ditegakkan suatu norma tertentu bahwa orang Negro itu pemalas, bodoh, kotor, dan tak tahu kesusilaan.
c. Prasangka bisa tibul karena adanya perbedaan, dimana perbedaan ini menimbulkan perasaan superior. Perbedaan ini bisa meliputi :
1). Perbedaan phisik/ biologis, ras. Misalnya : AS dan Negro
2). Perbedaan Lingkungan /Geografis. Misalnya : Orang Kota dan Desa.
3). Perbedaan Kekayaan. Misalnya : Orang kaya dan miskin
4). Perbedaan status sosial. Misalnya : Majikan dan Buruh
5). Perbedaan kepercayaan dan agama
6). Perbedaan norma sosial



2. Diskriminasi Antar Etnik
a. Pengertian Diskriminasi
Kalau prasangka masih meliputi sikap, keyakinan, atau predisposisi untuk bertindak, maka diskriminasi mengarah kepada tindakan nyata. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki sikap prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan hukum.
Diskriminasi merupakan variasi atau bergama kategori ancaman yang tidak seimbang terhadap orang lain. Jika prasangka peduli pada sikap atau keyakinan tertentu, maka diskriminasi mengacu pada perilaku tertentu. Prasangka dan diskriminasi merupakan “lingkaran setan” (the vicious cycle). Keduanya saling menguatkan. Selama ada prasangka disana akan ada diskriminasi. Berdasarkan Thomas theorem, konsep hubungan conditioning antara prasangka dan diskriminasi itu bukan dikarenakan individu rendah diri, tetapi karena adanya social infeority.
Menurut Zastrow (1989), diskriminasi merupakan faktor yang merusak kerjasama antar manusia maupun komunikasi diantara mereka. Doob (1985) lebih jauh mengakui, diskriminasi merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang beruasaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Prasangka dipandang sebagai ideologi, dan diskriminasi adalah terapan ideologi tersebut.

b. Tipe-Tipe Diskriminasi
Menurut Hamilton dan Carmichael, terdapat 2 (dua) bentuk diskriminasi, yaitu diskriminasi individual (mikro) dan institutional (makro). Sedangkan Pettigrew membedakan diskriminasi menjadi : diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah tindakan yang membatasi wilayah tertentu untuk etnik lain, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan semacamnya. Sedangkan yang diskriminasi tidak langsung adalah dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan/ peraturan yang menghalangi ras/ etnik tertentu.
Tindakan diskriminasi yang langsung maupun tidak langsung kepada etnik/ ras tertentu dapat berwujud kebijakan tertulis atau tidak tertulis, yang memisahkan/ menjauhkan/ mencegah aktifitas antaretnik dalam (1) institusi perkawinan dan keluarga (misalnya larangan perkawinan antar etnik/ ras), (2) institusi pendidikan, misalnya memisahkan sekolah berdasat etnik tertentu, (3) institusi politik atau pemerintahan, misalnya memisahkan atau mencegah etnik tertentu untuk tidak berpolitik atau aktif di birokrat, (4) institusi ekonomi, misalnya memisahkan ijin membangun perusahaan dan perdagangan, (5) institusi religius, misalnya memisahkan tempat ibadah berdasarkan etnik atau ras.

3. Konflik Antar Etnik
a. Pengertian Konflik
Menurut Alo Liliweri , bahwa yang disebut konflik adalah:
1) Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.
2) Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan.
3) Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya.
4) Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan malakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain, perasaan dan fisiknya tertanggu.
5) Bentuk pertentangan bersifat fungsional, karena pertentangannya mendukung tujuan kelompok dan memperbarui tampilan, namun juga disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok.
6) Proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, kepemilikan dengan menyingkirkan atau melemahkan para pesaing.
7) Suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis.
Dari beberapa pengertian tersebut, maka dalam setiap konflik terdapat beberapa unsur, yaitu :
1) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi ada interaksi diantara mereka.
2) Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan itulah yang menjadi sumber konflik.
3) Ada beberapa pikiran, perasaan, tindakan diantara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan/ sasaran.
4) Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Ini meliputi situasi antar pribadi, antar kelompok, dan antar organisasi (Barge, 1994, dalam Liliweri, 2005, 250).

b. Sumber Penyebab Konflik
Secara umum konflik disebabkan atau bersumber dari :
1. Konflik yang bersumber dari nilai, yakni perbedaan rasa percaya, keyakinan, dan ideologi.
2. Konflik yang bersumber karena kurang komunikasi.
3. Konflik yang bersumber dari pengambilan keputusan yang tidak adil.
4. Konflik yang bersumber karena ketidakcocokan peran dalam organisasi.
5. Konflik yang bersumber dari perbedaan keuntungan
6. Konflik yang bersumber dari perubahan keseimbangan, baik karena alam atau mutasi/ rotasi dan promosi dalm berorganisasi.
7. Konflik yang belum terpecahkan, sehingga seperti api dalam sekam, yang setiap waktu dapat membara.

C. PRASANGKA DAN DISKRIMINASI ANTARA ETNIS JAWA DAN CINA

1. Prasangka Etnis Jawa Terhadap Cina
Untuk mengetahui prasangka etnis Jawa terhadap etnis Cina ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu : Stereotip dan Jarak Sosial.
a). Stereotip Jawa terhadap Cina
Stereotip orang Jawa terhadap orang Cina ini sebenarnya sudah berkembang di masyarakat secara turun temurun, oleh karena itu peneliti hanya ingin mengetahui kembali, apakah stereotip itu masih melekat di kalangan orang Jawa, walaupun dengan berkembangnya dinamika masyarakat selalu muncul stereotip-stereotip baru.
Dari penelitian yang pernah penulis lakukan terhadap 100 orang Jawa, terlihat dari jawaban orang Jawa terhadap pernyataan “Orang Cina biasa pelit”, terdapat 54 % yang menyatakan setuju, 24 % ragu-ragu, dan sisanya yang 22 % menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut terlihat, mayoritas orang Jawa masih melihat bahwa orang Cina itu pelit. Stereotip ini merupakan stereotip yang paling populer di masyarakat, sehingga jika ada orang Jawa yang “pelit” dikatakan “koyo wong Cino”. Walaupun realitas di masyarakat tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya juga banyak orang Cina yang peduli terhadap masalah-masalah sosial dengan cara mengeluarkan uang. Banyak orang Cina yang menyantuni orang miskin, demikian juga memberi beasiswa untuk anak-anak atau keluarga karyawannya yang tidak mampu.
Stereotip itu muncul mungkin dikarenakan interaksi antara orang Jawa dan Cina itu lebih banyak di dalam bidang perdagangan, dimana orang Cina sebagai “penjual” dan orang Jawa menjadi “pembelinya”. Sudah barang tentu orang Cina tidak mau rugi, sehingga menerapkan menejemen keuangan yang “ketat”; sehingga muncul istilah “bisnis is bisnis”. Mungkin atas dasar itulah, kemudian muncul stereotip di kalangan orang Jawa bahwa Cina itu “pelit”. Namun demikian masih didapati fakta yang menunjukkan bahwa Cina itu “pelit”; hal ini tercermin dari pernyataan Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Jawa Tengah bapak Budi Purnomo (Ho Liem), bahwa dia masih sering mengeluarkan “kocek pribadi” untuk membiayai kegiatan-kegiatan PSMTI. Menurut Budi Purnomo, atau sering dipanggil Koh Ho “Bahwa temen-temen Tionghoa, baru mau mengeluarkan uang ketika ada masalah yang menyentuh langsung terhadap kepentingan mereka, atau pada situasi-situasi yang genting yang membutuhkan uluran tangan PSMTI, mereka merapat ke PSMTI dan mau mengeluarkan uang”.
Stereotip lain dalam bidang ekonomi juga muncul, seperti “Orang Cina biasanya materialistis”, hal terlihat dari data survey bahwa 49 % orang Jawa menyatakan setuju, 38 %-nya ragu-ragu, dan hanya 13 % yang menyatkan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Jawa memandang bahwa orang Cina ketika melakukan sesuatu masih melihat “untung ruginya” secara finansial.
Hal ini mungkin ada benarnya, karena sebagaimana disampaikan oleh Paulus Hariyono (2006, hal 212), bahwa orientasi nilai budaya Cina mendorong orang untuk materialistis, seperti orientasi terhadap hakekat etos kerja dan waktu. Sesuai ajaran Kong Hu Cu, terhadap Hubungan Segitiga, yaitu Kongfusianisme, keluarga dan kerja. Artinya orang Cina harus berbakti kepada Kongfusius dan Keluarga, dan bakti itu akan terlihat manakala mereka telah berhasil, yang salah satunya dalam hal “kekayaan”, sehingga dengan keberhasilannya dapat mengharumkan keluarga. Demikian juga orientasi terhadap waktu, filsafat Cina membicarakan tentang hidup manusia untuk waktu “sekarang” dan tidak banyak membicarakan tentang “akhirat”, atau “dunia yang akan datang”.
Terhadap stereotip bahwa “Orang Cina biasanya licik di dalam berbisnis”, terdapat 44 % yang menyatakan setuju, 40 % ragu-ragu, dan 16 %-nya menyatakan tidak setuju. Artinya masih banyak orang Jawa yang memandang bahwa orang Cina itu “licik” di dalam berbisnis. Stereotip ini muncul, mungkin dikarenakan memang masih ada orang-orang Cina yang menghalalkan segala cara dalam berbisnis. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Jawa Tengah, bahwa memang masih ada sebagian dari kelompok orang Cina yang berbuat seperti itu, menghalalkan segala cara di dalam berbisnis, termasuk bisnis narkoba, judi dan lain-lainnya.
Sehingga dari situ memunculkan stereotip baru, seperti “Bandar narkoba di Indonesia pada umumnya warga keturunan Cina”, hal ini terlihat dari hasil survey terhadap orang Jawa bahwa 43 % menyatakan setuju, 38 % ragu-ragu, dan hanya 19 % yang menyatakan tidak setuju. Stereotip baru lainnya juga muncul seperti “Para koruptor kelas kakap di Indonesia pada umumnya adalah warga keturunan Cina”, hal ini terlihat bahwa 34 % menyatakan setuju, 47 ragu-ragu, dan 19 % menyatakan tidak setuju.
Munculnya stereotip tersebut mungkin tidak bisa lepas dari peran media massa yang sementara ini telah menyiarkan informasi atau berita-berita tentang penangkapan bandar narkoba, para koruptor, dan juga berita-berita tentang penggerebekan pabrik ekstasi. Dari beberapa pemberitaan tersebut terlihat, beberapa pelakunya adalah warga keturunan Cina. Sehingga dari informasi-informasi yang diterima orang Jawa dari beberepa media massa itu dapat memunculkan stereotip baru bagi warga keturunan Cina. Bahkan mungkin akibat munculnya stereotip baru itu pernah terjadi penyebaran SMS yang memojokkan warga keturunan Tionghoa, sehingga orang Tionghoa di Semarang pernah “mengadu” dan “meminta” perlindungan kepada Pemerintah Daerah dan Ormas Islam (NU), dengan mengadakan pertemuan yang secara khusus membahas penyebarab SMS itu.
Stereotip lain juga muncul di kalangan orang Jawa yaitu “Orang Cina biasanya suka menghamburkan-hamburkan uang (boros) untuk berpesta pora”. Hal ini terlihat dari data survey : 42 % menyatakan setuju, 32 % ragu-ragu, dan 26 %-nya menyatakan tidak setuju. Stereotip ini bisa muncul mungkin juga diakibatkan karena menjamurnya tempat-tempat hiburan di kota-kota besar yang digunakan untuk berpesta pora, dan tidak jarang sebagai tempat minum-minuman keras, pesta narkoba, praktek sex bebas, dan lain-lain. Dan orang Jawa memandang, bahwa orang Cinalah yang sering membuka usaha itu. Sehingga dari sini memuncullkan stereotip bahwa orang Cina suka menghamburkan-hamburkan uang (boros) untuk berpesta pora.
Stereotip orang Jawa terhadap orang Cina dalam berinteraksi (berkomunikasi) juga muncul seperti “Dalam berkomunikasi biasanya orang Cina lebih tertutup”, dari hasil survey terlihat 55 % menyatakan setuju, 36 % ragu-ragu, dan hanya 9 % yang menyatakan tidak setuju. Setereotip bahwa “Orang Cina biasanya angkuh, tidak mau tegur sapa”, juga terlihat 34 % menyatakan setuju, 45 % ragu-ragu, dan 21 % menyatakan tidak setuju. Demikian juga terhadap stereotip bahwa “Orang Cina biasanya lebih egois dan superior dibandingkan dengan orang Jawa”, terlihat 51 % menyatakan setuju, 29 % ragu-ragu, dan 20 % menyatakan tidak setuju.
Dari beberapa jawaban tersebut menggambarkan, bahwa di mata orang Jawa, orang Cina masih memiliki hambatan berkomunikasi dengan orang Jawa, sehingga masih sering terlihat di lingkungan masyarakat, ada orang Cina yang menutup diri dan tidak mau bertegur sapa dengan Jawa. Namun demikian, hal ini terlihat berbeda terhadap warga Tionghoa yang ada di kampung Kepanjen Sudiroprajan Solo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Turnomo Raharjo (2005), bahwa bangunan komunikasi antara etnis Jawa dan Cina di kampung itu cukup bagus. Warga Cina benar-benar dapat membaur dengan orang Jawa dalam berbagai bidang, baik di bidang kemasyarakatan, seni, dan budaya. Walaupun di Solo telah beberapa kali terjadi kerusuhan anti Cina, semua itu tidak membuat kehidupan diantara orang Jawa dan Cina menjadi terkotak-kotak, dan berkomunikasi secara tidak harmonis.

b). Prasangka Jarak Sosial Etnis Jawa terhadap Cina
Prasangka jarak sosial orang Jawa terhadap orang Cina ini sebenarnya juga sudah berkembang di masyarakat, sebagaimana berkembangnya stereotip terhadap oran Cina. Oleh karena itu peneliti juga hanya ingin mengetahui kembali, apakah prasangka jarak sosial stereotip itu masih melekat di kalangan orang Jawa.
Prasangka jarak sosial sosial orang Jawa terhadap orang Cina ini dapat terlihat dari beberapa jawaban terhadap pernyataan sebagai berikut : “Orang Cina biasanya memandang rendah orang Jawa yang secara ekonomi lebih “miskin”. Jawaban terhadap pernyataan ini terlihat bahwa 51 % menyatakan setuju, 16 % ragu-ragu, dan 33 % menyatakan tidak setuju. Demikian juga terhadap pernyataan “Orang Cina biasanya sombong, dan menjadi warga yang ekslusif”, terdapat 46 % yang menyatakan setuju, 32 ragu-ragu, dan 22 %-nya tidak setuju. Pandangan ekslusifitas orang Cina oleh orang Jawa ini juga bisa dilihat dari jawaban terhadap pernyataan “Orang keturunan Cina biasanya lebih suka menyekolahkan/ menguliahkan anaknya di tempat (sekolah/ kampus) yang banyak keturunan Cinanya”, terdapat 55 % setuju, 31 % ragu-ragu, dan hanya 14 % yang menyatakan tidak setuju.
Jawaban dari ketiga pernyataan tersebut terlihat, bahwa masih banyak orang Jawa yang memandang orang Cina itu sombong, eksklusif suka menjaga jarak terhadap orang Jawa, dan lain sebagainya. Prasangka seperti mungkin ada benarnya, dan mungkin juga tidak; tergantung juga orangnya, serta situasi dan kondisinya. Munculnya prasangka yang seperti itu mungkin bisa dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi yang terlalu mencolok diantara orang Cina dan Jawa, sehingga orang Jawa sendiripun merasa “minder” terhadap orang Cina, dan yang muncul akhirnya prasangka jarak sosial.
Selaras dengan pernyataan di atas adalah prasangka “Warga keturunan Cina sulit bersosialisasi dengan lingkungannya”, terdapat 30 % yang menyatakan setuju, 50 % ragu-ragu, dan 20 % tidak setuju. Prasangka “Warga keturunan Cina biasa malas mengikuti kumpulan RT”, terlihat 41 % yang menyatakan setuju, 39 % ragu-ragu, 20 % tidak setuju. Selain itu juga ada prasangka “Warga keturunan Cina malas mengikuti kerja bakti, ronda di kampung, lebih baik mereka mengeluarkan uang untuk bayar orang”, terdapat 52 % yang menyatakan setuju, 27 % ragu-ragu, dan 21 % menyatakan tidak setuju.
Jawaban dari tiga pernyataan tersebut masih menunjukkan bahwa banyak orang Jawa yang memandang orang Cina itu malas mengikuti kegiatan di kampung, seperti kumpulan RT, kerja bakti, dan ronda. Padahal realitas di lapangan banyak juga diantara warga Cina yang rajin mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seperti halnya dikatakan Denny Setiawan, (orang Jawa yang hidup di perumahan yang banyak warga Cinanya), pada moment-moment tertentu seperti peringatan HUT RI (17-Agustusan), banyak diantara warga Cina yang mempunyai semangat luar biasa untuk menunjukkan rasa nasionalismenya. Mereka tidak canggung ikut kerja bakti dan berlomba dengan masyarakat lainnya yang berbeda etnis dengan mereka. Tidak ada lagi jarak sosial diantara Jawa dan Cina.

3. Perilaku Diskriminasi Etnis Jawa Terhadap Cina
Untuk mengetahui diskriminasi etnis Jawa terhadap etnis Cina ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu : Diskriminasi langsung dan tidak langsung.
a). Diskriminasi langsung (Micro) Etnis Jawa Terhadap Cina
Kecenderungan terjadinya diskriminasi langsung (micro) orang Jawa terhadap orang Cina ini dapat terlihat dari jawaban beberapa pertanyaan berikut :
“Jika saya mempunyai hajat, saya akan mengundang tetangga, teman, atau kolega, walaupun mereka warga keturunan Cina”. Jawaban terhadap pernyataan ini adalah 35 % menyatakan setuju, 37 % ragu-ragu, dan 28 % diantaranya menyatakan tidak setuju. Artinya masih terdapat 28 % yang menyatakan tidak akan mengundang tetangga, teman, atau kolega, yang keturunan Cina.
Jawaban tersebut juga selaras terhadap pernyataan berikutnya “Saya tidak akan datang, jika diundang ke hajatan orang Cina”, terdapat 11 % yang menyatakan setuju, 36 % ragu-ragu, 53 % lainnya menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Jawa masih tetap akan datang ke hajatan orang Cina, jika mereka diundang. Dari jawaban tersebut tampak, bahwa kecenderungan untuk berperilaku diskrimiatif secara langsung (micro) dari orang Jawa terhadap orang Cina sangatlah minim.
Hal ini juga terlihat dari perilaku sosial orang Jawa terhadap orang Cina, seperti yang terlihat dari pernyataan “Saya akan membantu, jika ada teman, tetangga atau kolega yang orang Cina sedang terkena musibah”. Terhadap pernyataan ini terdapat 91 % yang menyatakan setuju, 4 % ragu-ragu, dan hanya 5 % yang menyatakan tidak setuju. Demikian juga terhadap pernyataan “Saya tidak akan menjenguk jika ada teman, tetangga atau kolega yang orang Cina sedang menderita sakit”. Terhadap pernyataan ini mayoritas orang Jawa menyatakan tidak setuju, yakni 69 %. 16 % menyatakan ragu-ragu, dan 18 %-nya menyatakan setuju. Artinya mayoritas orang Jawa tetap akan menjenguk teman, tetangga atau koleganya yang warga keturunan Cina, ketika dia menderita sakit.
Demikian juga, tidak banyaknya kecenderungan orang Jawa untuk berperilaku diskriminasi terhadap orang Cina secara langsung (micro) tampak dari dari jawaban dari pernyataan berikut “Saya tidak akan membolehkan anak saya bergaul dengan anak orang Cina”, mayoritas orang Jawa menyatakan tidak setuju, yakni 61 %, dan 26 % ragu-ragu, hanya 13 % yang menyatakan setuju. Artinya mayoritas orang Jawa tetap membolehkan anaknya bergaul dengan anak orang Cina.
Namun demikian di bidang kesenian, masih nampak adanya kecenderungan untuk berperilaku diskriminasi dari orang Jawa terhadap orang Cina, yang hal ini terlihat dari pandangan bahwa “Barongsai adalah kesenian Tiongkok (Cina), dan orang Jawa seharusnya tidak ikut memainkannya”, terdapat 46 % yang menyatakan setuju, 27 % ragu-ragu, dan 27 % menyatakan tidak setuju. Walaupun realitas di lapangan banyak beberapa group kesenian barongsai, yang pemainnya beberapa diantaranya orang Jawa.
Dari beberapa data tersebut di atas menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku diskriminasi secara langsung (micro) dari orang Jawa terhadap orang Cina masih minim (walaupun masih ada). Hal ini juga selaras dengan jawaban mengenai sikap orang Jawa terhadap etnis Cina, yang menunjukkan bahwa mayoritas orang Jawa tetap suka berteman, bertetangga dan berbisnis dengan orang Cina.
Namun demikian menurut Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Jawa Tengah, di beberapa kasus memang masih sering terjadi diskriminasi secara langsung (micro) dari orang Jawa terhadap orang Cina. Sebagai contoh, terjadinya insiden kecelakaan yang dialami oleh orang Jawa dengan orang Cina. Belum tahu siapa yang salah, tetapi polisi sudah menganjurkan kepada orang Cina agar mengalah, karena orang Cina kan banyak duitnya. Perilaku seperti inilah yang juga tidak disukai oleh orang Cina terhadap orang Jawa.
Tidak hanya itu, orang Jawa yang muslimpun masih sering menunjukkan sikap dan perilaku yang diskriminatif terhadap Cina Muslim. Cina muslim seolah-olah disamakan dengan Cina yang bukan muslim. Hal ini dialami oleh Deni Cake (salah seorang Cina muslim di Semarang), walaupun dia muslim dari kecil, tetapi sikap dan perlakukan yang negatif masih diterimanya dari orang Jawa, seperti “Di Cinak-cinakke”, dikata-katain “Ono Cino Sunat”, “ono Cino mlebu masjid”, dan uangkapan-ungkapan lainnya.

b). Diskriminasi Tidak Langsung (Macro) Etnis Jawa Terhadap Cina
Kecenderungan terjadinya diskriminasi tidak langsung (macro) orang Jawa terhadap orang Cina ini dapat terlihat dari jawaban beberapa pertanyaan berikut : “Harus ada peraturan yang tidak membolehkan perkawinan antara orang Cina dan Jawa”. Terhadap pernyataan ini, 19 % menyatakan setuju, 30 % ragu-ragu, dan 51 %-nya menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Jawa menyatakan tidak setuju ada peraturan pelarangan perkawinan dengan orang Cina. Justru sekarang ini terlihat bahwa pembauran antara etnis Cina dan Jawa terlihat hasilnya, salah satunya melalui proses perkawinan. Bahkan terminologi “Babah” pada awalnya menunjuk pada kaum campuran yang lahir dari ayah Tionghoa dengan wanita Jawa. Dalam perkembangannya, terminologi ini mengacu pada mereka yang asli Tionghoa, namun gaya hidupnya banyak dipengaruhi oelh budaya Jawa.
Sejalan dengan sikap dan prasangka orang Jawa terhadap orang Cina dalam bidang ekonomi yang cenderung negatif, terlihat juga adanya kecenderungan untuk berperilaku diskrimisai secara tidak langsung (macro) terhadap orang Cina dalam bidang ekonomi ini, yaitu “Ruang gerak orang Cina harus dibatasi oleh pemerintah, agar perekonomian negeri ini semuanya tidak dikuasai oleh orang Cina”. Jawaban terhadap pernyataan ini terlihat bahwa 72 % menyatakan setuju, 17 % ragu-ragu, dan hanya 11 % yang menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Jawa tetap tidak rela ketika perekonomian negeri ini dikuasai oleh orang Cina, sehingga orang Jawa berharap agar pemerintah turun tangan untuk membatasi ruang gerak orang Cina.
Pembatasan dalam bidang ekonomi juga masih terlihat dari jawaban pernyataan berikut “Orang Cina tidak boleh hidup di kampung (desa), karena mereka hanya akan menguasai perekonomian di desa”. Terhadap pernyataan ini terdapat 42 % yang menyatakan setuju, 26 % ragu-ragu, dan 32 % menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas masih tidak menyetujui orang Cina hidup di kampung, dan merasa kawatir kalau lahan, sawah, dan tegalan, serta aset-aset ekonomi mereka dikuasai orang- orang Cina. Walaupun dari data tersebut masih ada 32% orang Jawa yang membolehkan orang Cina hidup di desa.
Pembatasan orang Cina agar tidak hidup di kampung tersebut juga pernah dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959, yang melarang orang asing melakukan kegiatan dagang eceran di pedesaan. Dan karena persoalan kewarganegaraan yang belum terpecahkan, maka orang Cina dianggap orang asing, dan mereka tidak boleh hidup di kampung. (Suara Merdeka, Minggu, 18 Pebruari 2007).
Namun demikian pandangan tersebut agak berbeda ketika dikaitkan dengan masalah pendidikan. Hal ini terlihat dari jawaban terhadap pernyataan “Karena keturunan Cina berasal dari keluarga berduit, maka mereka tidak boleh sekolah/ kuliah di sekolah/ PT Negeri”, terdapat 44 % yang menyatakan tidak setuju, 41 % ragu-ragu, dan hanya 15 % yang menyatakan setuju. Artinya mayoritas orang Jawa membolehkan/ merelakan orang Cina untuk sekolah/ kuliah di sekolah atau perguruan tinggi negeri.
Demikian juga dalam hal pekerjaan, walaupun sementara ini orang Jawa tidak suka terhadap orang Cina yang menguasai bidang perekonomian negeri ini, namun mereka mayoritas juga tidak rela kalau orang Cina jadi PNS. Hal ini terlihat dari jawaban pernyataan “Karena orang Cina sudah menguasai perekonomian Indonesia, maka mereka tidak boleh menjadi PNS”, terdapat 42 % yang setuju, 34 % ragu-ragu, dan 24 % tidak setuju. Padahal kalau diperhatikan, justru karena pembatasan pekerjaan bagi warga Cina di bidang selain ekonomi itulah, yang menyebabkan mereka semakin kuat menguasai perekonomian negeri ini.
Kecenderungan orang Jawa untuk membatasi berkembangnya seni, budaya dan agamanya orang Cina juga masih terlihat, padahal pemerintah melalui Keppres No.6 tahun 2000 telah mencabut Inpres No.14 tahun 1967 tentang pelarangan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Hal ini dapat dilihat dari jawaban terhadap pernyataan “Seni dan budaya Cina tidak boleh berkembang di Indonesia”. Terhadap pernyataan ini terdapat 43 % yang menyatakan setuju, 31 % ragu-ragu, dan 26 %-nya tidak setuju. Demikian juga terhadap pernyataan “Penyebaran agama Kong Hu Cu yang sebagian besar penganutnya orang Cina harus dibatasi oleh pemerintah, karena agama ini bukan termasuk agama resmi pemerintah”. Jawabannya adalah 61 % menyatakan setuju, 24 % ragu-ragu, dan 15 %-nya tidak setuju. Artinya mayoritas berkecenderungan membatasi penyebaran agama Kong Hu Cu ini.
Salah satu perlakuan diskriminatif yang dialami oleh orang Cina selama rezim orde baru adalah kewajiban untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dan penyebutan untuk orang Cina dengan istilah “WNI keturunan” dan “Non Pribumi”. Kisah pilu pernah dialami pebulu tangkis nasional yang beretnis Tionghoa, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, yang telah mengharumkan bangsa ini di tingkat internasional, namun ia harus berurusan dengan aparat pemerintah ketika mengurus visa, karena dokumennya tidak lengkap.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegraan RI, diharapkan menjadi angin segar bagi WNI keturunan Tionghoa. Namun demikian bagaimana kecenderungan orang Jawa terhadap permasalahan ini :
Ternyata dari hasil survey dengan pernyataan “Keturunan Cina bukan termasuk warga negara Indonesia asli, walaupun mereka telah menjadi WNI sejak kelahirannya”, terdapat 38 % yang menyatakan setuju, 37 % ragu-ragu, dan 25 % menyatakan tidak setuju. Artinya masih banyak orang Jawa yang memandang bahwa orang Cina bukan WNI “asli”.
Demikian juga terhadap pernyataan “Warga keturunan Cina di Indonesia harus tetap memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)”, terdapat 76 % yang menyatakan setuju, 20 % ragu-ragu, dan hanya 4 % yang menyatakan tidak setuju. Kalau dilihat dari prosentase tersebut menunjukkan bahwa ternyata mayoritas orang Jawa masih menghendaki diterapkannya SBKRI bagi orang Tionghoa. Namun demikian penulis masih mempertanyakan, persetujuannya itu apakah didasari pengetahuan tentang SBKRI atau tidak. Jangan-jangan mayoritas orang Jawa juga tidak tahu, apa itu “SBKRI’. Karena selama ini yang mereka ketahui adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bisa jadi masih banyak masyarakat yang menyamakan SBKRI dengan KTP. Karena memang selama ini penerapan SBKRI hanya untuk Cina, orang Jawa tidak banyak yang tahu tentang surat “sakti” itu.
Namun demikian disampaikan oleh Johan Firmansyah -Wakil Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Jawa Tengah-, walaupun secara formal SBKRI sudah dicabut, dalam pelaksanaannya di lapangan masih sering terjadi perilaku diskriminatif dari aparat (birokrasi) di tingkat pelaksana, dengan “mempersulit” pengurusan beberapa dokumen. Sehingga kadang tidak jarang orang Tionghoa masih dijadikan “sapi perah” oleh oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Karena tidak mau repot, orang Tionghoa dengan terpaksa mengaluarkan sejumlah uang, untuk memperlicin pengurusan dokumen.

B. Prasangka dan Diskriminasi Etnis Cina Terhadap Jawa
1. Prasangka Etnis Cina Terhadap Jawa
a). Stereotip Cina terhadap Jawa
Hal ini dapat tercermin dari jawaban terhadap beberapa pernyataan berikut :
“Para koruptor kelas kakap di Indonesia pada umumnya orang Jawa”, terdapat 50 % yang menyatakan setuju, 38 % ragu-ragu, dan sisanya yang 12 % menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut terlihat, bahwa mayoritas orang Cina memandang orang Jawalah yang kebanyakan melakukan tindakan korupsi. Hal ini bisa dimaklumi, karena memang orang Cina tidak banyak yang berada di birokrasi, sedangkan orang Jawa banyak yang di birokrasi. Menurut pandangan umum, bahwa korupsi itu berdekatan dengan birokrasi.
Pandangan orang Cina bahwa para birokrat sangat lekat dengan korupsi, dimungkinkan juga berdasarkan pada pengalaman orang Cina yang merasa pernah “diperas” oleh birokrat. Sehingga menurut Ketua PSMTI Jawa Tengah, perilaku koruptor tersebut juga mempangaruhi kedisiplinan orang Cina dalam pembayaran pajak. Mereka tidak akan percaya terhadap aparat penerima pajak, karena kalaupun mereka membayar pajak secara penuh hanya akan dikorupsi oleh para birokrat tersebut. “Kalau sudah tidak ada perilaku korupsi di kalangan birokrat, tentu orang Cina akan disiplin membayar pajak secara penuh, sehingga PAD juga akan meningkat, dan kesejahetraan masyarakat juga akan meningkat”, tutur Ho Liem.
Selaras dengan jawaban di atas, terdapat pandangan negatif terhadap orang Jawa, bahwa “Para pelaku kriminal di Indonesia pada umumnya orang Jawa”, terlihat 58 % menyatakan setuju, 24 % ragu-ragu, dan hanya 18 % yang tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina memandang orang Jawalah yang banyak berbuat kriminal dibandingkan dengan orang Cina.
Pandangan negatif lain juga terlihat pada aspek ekonomi, bahwa “Orang Jawa kebanyakan miskin”, terdapat 28 % setuju, 38 % ragu-ragu, dan 36 % tidak setuju. Artinya orang Cina masih melihat bahwa orang Jawa tidak selalu malas dan miskin. Walaupun stereotip lain juga muncul seperti “Orang Jawa biasanya suka ‘besar pasak daripada tiang’ (banyak pengeluaran tanpa mempertimbangkan pendapatan”, terdapat 38 % yang menyatakan setuju, 44 % ragu-ragu, dan hanya 18 % yang menyatakan tidak setuju.
Demikian juga terdapat pandangan orang Cina bahwa “Orang Jawa di dalam berbisnis biasanya menejemennya buruk”, terdapat 44 % yang menyatakan setuju, 32 % ragu-ragu, dan 24 %-nya tidak setuju. Artinya masih banyak orang Cina yang tidak percaya terhadap menejemen bisnis orang Jawa. Sehingga mungkin karena itu jugalah orang Cina lebih percaya berbisnis dengan orang Cina, disamping faktor-faktor lain, seperti ketakutan mereka terhadap orang Jawa jika ada masalah bisnis dengan orang Jawa. “Mau tidak tegas, bisnis mandek; tetapi jika tegas bisa dimusuhi oleh orang Jawa”, tutur Ho Liem.
Stereotip orang Cina terhadap orang Jawa dalam berinteraksi (berkomunikasi) juga muncul seperti “Dalam berkomunikasi biasanya orang Jawa lebih berhati-hati, tidak mau terus terang”, dari hasil survey terlihat 28 % menyatakan setuju, 46 % ragu-ragu, dan 26 % yang menyatakan tidak setuju. Setereotip bahwa “Orang Jawa biasanya angkuh, tidak mau tegur sapa dengan orang Cina”, juga terlihat 16 % menyatakan setuju, 28 % ragu-ragu, dan 56 % menyatakan tidak setuju. Demikian juga terhadap stereotip bahwa “Orang Jawa biasanya lebih egois dan superior dibandingkan dengan orang Cina”, terlihat 14 % menyatakan setuju, 34 % ragu-ragu, dan 52 % menyatakan tidak setuju.
Dari beberapa jawaban tersebut menggambarkan, bahwa di mata mayoritas orang Cina, orang Jawa tidak banyak memiliki hambatan berkomunikasi dengan orang Cina. Demikian juga orang Cina memandang bahwa orang Jawa tidak egois dan superior terhadap orang Cina, yang hal ini berbalik dengan jawaban orang Jawa, bahwa orang Cina egois dan superior terhadap orang Jawa.
Mayoritas orang Cina juga memandang, bahwa “Orang Jawa biasanya suka curiga terhadap orang Cina”, terlihat 42 % yang menyatakan setuju, 38 % ragu-ragu, dan 20 % tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina berada dalam bayang-bayang kecurigaan orang Jawa, sehingga mereka juga merasa untuk selalu berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang Jawa.

b). Prasangka Jarak Sosial Etnis Jawa terhadap Cina
Prasangka jarak sosial sosial orang Cina terhadap orang Jawa ini dapat terlihat dari beberapa jawaban terhadap pernyataan sebagai berikut :
“Orang Jawa biasanya memandang rendah orang Cina, karena dianggap bukan pribumi”. Jawaban terhadap pernyataan ini terlihat bahwa 38 % menyatakan setuju, 30 % ragu-ragu, dan 32 % menyatakan tidak setuju. Demikian juga terhadap pernyataan “Orang Jawa biasanya tidak mau bergaul dengan orang Cina”, terdapat 20 % yang menyatakan setuju, 40 % ragu-ragu, dan 42 %-nya tidak setuju.
Jawaban dari dua pernyataan pertama tersebut terlihat, masih banyak orang Cina yang memandang bahwa orang Jawa tidak memandang rendah orang Cina, dan demikian juga orang Jawa masih suka bergaul dengan orang Cina, tidak sombong, eksklusif dan tidak suka menjaga jarak terhadap orang Cina.
Namun demikian terhadap pernyataan “Orang Jawa tidak suka menyekolahkan anaknya di sekolah yang banyak keturunan Cinanya”, masih terdapat 42 % yang menyatakan setuju, 34 % menyatakan ragu-ragu, dan 24 %-nya menyatakan tidak setuju.
Jawaban tersebut dia atas agak sedikit kontradiktif dengan jawaban terhadap pernyataan “Dalam kehidupan masyarakat warga keturunan Cina sering dikucilkan oleh orang Jawa”, terdapat 50 % yang menyatakan setuju, 26 % ragu-ragu, dan 24 % yang menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina memandang bahwa orang Jawa suka mengucilkannya.
Selaras dengan pernyataan yang juga disampaikan pada orang Jawa, bahwa “Warga keturunan Jawa biasanya malas mengikuti kumpulan RT”, hanya terdapat 2 % yang menyatakan setuju, 28 % ragu-ragu, dan 70 % tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina memandang orang Jawa rajin mengikuti kumpulan RT. Jawaban ini berbalik dengan jawaban orang Jawa, bahwa “Warga keturunan Cina biasa malas mengikuti kumpulan RT”.

3. Perilaku Diskriminasi Etnis Cina Terhadap Jawa
a). Diskriminasi langsung (Micro) Etnis Cina Terhadap Jawa
Kecenderungan terjadinya diskriminasi langsung (micro) orang Cina terhadap orang Jawa dapat terlihat dari jawaban terhadap beberapa pertanyaan berikut :
“Jika saya mempunyai hajat, saya tidak akan minta bantuan tetangga yang bersuku Jawa”. Jawaban terhadap pernyataan ini adalah 10 % menyatakan setuju, 12 % ragu-ragu, dan 78 % diantaranya menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina masih tetap meminta bantuan terhadap orang Jawa ketiaka mereka meiliki hajat.
Jawaban tersebut juga selaras terhadap pernyataan berikutnya “Orang Cina harus datang, jika diundang ke hajatan orang Jawa”, terdapat 46 % yang menyatakan setuju, 36 % ragu-ragu, 18 % lainnya menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina masih tetap akan datang ke hajatan orang Jawa, jika mereka diundang. Jawaban ini sinkron dengan jawaban orang Jawa terhadap pertanyaan sejenis yang disampaikan pada orang Jawa.
Dari jawaban tersebut tampak, bahwa kecenderungan untuk berperilaku diskrimiatif secara langsung (micro) dari orang Cina terhadap orang Jawa juga sangat minim. Hal ini juga terlihat dari perilaku sosial orang Cina terhadap orang Jawa, seperti yang terlihat dari pernyataan “Orang Cina harus menolong, jika ada orang Jawa sedang kecelakaan di jalan”. Terhadap pernyataan ini terdapat 86 % yang menyatakan setuju, 8 % ragu-ragu, dan hanya 6 % yang menyatakan tidak setuju. Demikian juga terhadap pernyataan “Saya tidak akan menjenguk jika ada teman, tetangga atau kolega yang orang Jawa sedang menderita sakit”. Terhadap pernyataan ini mayoritas orang Cina menyatakan tidak setuju, yakni 90 %, dan hanya 10 % yang menyatakan ragu-ragu. Artinya mayoritas orang Cina tetap akan menjenguk teman, tetangga atau koleganya yang orang Jawa, ketika dia menderita sakit.
Demikian juga, tidak banyaknya kecenderungan orang Cina untuk berperilaku diskriminasi terhadap orang Jawa secara langsung (micro) tampak dari dari jawaban dari pernyataan berikut “Saya tidak akan membolehkan anak saya bergaul dengan anak orang Jawa”, mayoritas orang Cina menyatakan tidak setuju, yakni 88 %, dan 10 % ragu-ragu, hanya 2 % yang menyatakan setuju. Artinya mayoritas orang Cina tetap membolehkan anaknya bergaul dengan anak orang Jawa.
Terhadap pernyataan untuk mengetahui kecenderungan diskriminasi dalam bidang seni tersebut terlihat bahwa 12 % menyatakan setuju, 16 % ragu-ragu, dan 72 %-nya menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina tetap membolehkan orang Jawa bermain Barongsai.

b). Diskriminasi Tidak Langsung (Macro) Etnis Jawa Terhadap Cina
Kecenderungan terjadinya diskriminasi tidak langsung (macro) orang Cina terhadap orang Jawa ini dapat terlihat dari jawaban beberapa pertanyaan berikut :
“Harus ada peraturan yang tidak membolehkan perkawinan antara orang Cina dan Jawa”. Terhadap pernyataan ini, 22 % menyatakan setuju, 42 % ragu-ragu, dan 36 %-nya menyatakan tidak setuju. Terhadap pernyataan ini orang Jawa menunjukkan lebih tidak setuju, karena terdapat 51 %.
Kontradiktif terhadap pernyataan orang Jawa dalam bidang ekonomi ini, bahwa “Ruang gerak orang Cina harus dibatasi oleh pemerintah, agar perekonomian negeri ini semuanya tidak dikuasai oleh orang Cina”. Orang Cina malah berpendapat sebaliknya. Hal ini terlihat dari jawaban terhadap pernyataan “Ruang gerak orang Jawa harus dibatasi, agar perekonomian orang Jawa tidak berkembang”. Jawaban terhadap pernyataan ini terlihat bahwa 74 % menyatakan tidak setuju, dan 26 %-nya menyatakan ragu-ragu.
Demikian juga, ketidak adanya kecenderungan perilaku diskriminasi orang Cina terhadap orang Jawa terlihat dari jawaban pernyataan berikut “Orang Jawa yang bekerja di perusahaan orang Cina, tidak boleh diberi kedudukan/ jabatan yang strategis”. Terhadap pernyataan ini hanya terdapat 2 % yang menyatakan setuju, 18 % ragu-ragu, dan 80 %-nya menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina menyetujui jika orang Jawa diberi kedudukan yang strategis pada perusahaan orang Cina.
Demikian juga dalam hal perdagangan, bahwa mayoritas orang Cina tidak setuju jika orang Cina menjual dagangannya lebih murah kepada orang Cina daripada ke orang Jawa”. Hal ini terlihat 58 % menyatakan tidak setuju, 42 % ragu-ragu, dan hanya 10 % yang menyatakan setuju.
Mengenai dibangunnya perumahan yang khusus untuk orang Cina, mayoritas juga menyatakan tidak setuju (62 %), 16 % ragu-ragu, dan 22 %-nya yang menyatakan setuju. Namun demikian jawaban terhadap pernyataan “Makam orang Cina seharusnya dipisahkan dengan orang Jawa”, terdapat 42 % menyatakan setuju, 16 % ragu-ragu, dan 42 %-nya menyatakan tidak setuju. Artinya pendapat orang Cina antara yang berpendapat bahwa makam orang Cina harus dipisahkan dengan makam orang Jawa sama imbangnya, yakni masing-masing 42 %.
Terhadap pernyataan “Orang Jawa menghalangi penghapusan SBKRI bagi warga keturunan Cina”, terdapat 20 % yang menyatakan setuju, 62 % ragu-ragu, dan 18 %-nya menyatakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina masih ragu-ragu bahwa orang Jawa melakukan penghalangan terhadap pencabutan SBKRI bagi warga Cina.
Terhadap pernyataan “Akulturasi budaya Jawa dan Cina harus terus diperjuangkan”, terdapat 76 % menyatakan setuju, 16 % ragu-ragu, dan 8 %-nya mentakan tidak setuju. Artinya mayoritas orang Cina kalau ada akulturasi budaya Jawa dan Cina.

C. POTENSI KONFLIK ANTARA ETNIS CINA DAN JAWA, JIKA DILIHAT DARI PRASANGKA DAN DISKRIMINASI ANTAR KEDUANYA.
Menurut Elizabeth bahwa dalam masyarakat Indonesia yang multi etnik, suku bangsa dan kesukubangsaan adalah sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Anggota masyarakat dilahirkan, dididik dan dilahirkan dalam suasana askriptif-primordial kesukubangsaan. Dalam suasana askriptif kesukubangsaan itulah, perbedaan antara siapa “saya” dan siapa “dia/kamu”, dan antara siapa “kami” dan siapa “mereka” jelas batas-batasnya, dan selalu diulang dan dipertegas, diproduksi dan direproduksi secara budaya. Dalam ruang lingkup batas-batas kesukubangsaan itu stereotype dan prasangka (prejudice) berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antar suku bangsa yang tidak terbatas. Akibatnya hubungan antar etnik yang sering diwarnai oleh prasangka sosial dalam bentuk sikap, stereotip, jarak sosial, diskriminasi, dan kompetisi yang tidak sehat itu, ujung-unjungnya sering menimbulkan konflik.
Menurut Leo Suryadinata dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk. , diantara beberapa konflik antar suku di Asia Tenggara yang banyak ditemukan dalam sejarah masa kini dan sebelumnya adalah konflik antara suku ‘Cina’ dan ‘bukan Cina’. Demikian juga di Indonesia, konflik antara penduduk ‘asli’ dan orang Cina adalah konflik yang paling sering terjadi. Dari beberapa konflik tersebut memang tidak menunjukkan secara spesifik berkonflik dengan etnik Jawa, akan tetapi jika dilihat dari lokasi kejadiannya lebih banyak berada di tanah (pulau) Jawa. Sehingga dimungkinkan keterlibatan etnis Jawa dalam setiap kerusuhan tersebut paling dominan. Karena bagaimanapun penghuni negeri ini mayoritas (45 %-nya) adalah orang Jawa.
Potensi konflik antara orang Jawa dan Cina sebenarnya bisa muncul dari beberapa sumber, seperti : Pertama, nilai, kepercayaan, keyakinan, dan ideologi orang Jawa banyak yang berbeda dengan orang Cina; orang Jawa mayoritas pemeluk agama Islam, sedangkan orang Cina mayoritas pemeluk Kristen, Katolik dan Konghucu. Kedua, perbedaan keuntungan; mayoritas orang Cina mampu secara ekonomis (hampir 70 % ekonomi negeri ini dikuasai oleh orang Cina), sementara orang Jawa secara ekonomis lebih “rendah” dibandingkan dengan orang Cina. Ketiga, komunikasi orang Jawa dan Cina juga masih kurang intensif; karena masing-masing pihak masih merasa ada jarak sosial diantara keduanya. Keempat, diperparah lagi oleh adanya kebijakan pemerintah yang memihak ke kelompok orang Jawa. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengurangi ruang gerak orang Cina dalam berbagai lini kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu dengan melihat beberapa potensi konflik antara Jawa dan Cina tersebut, juga dapat diibaratkan seperti api dalam sekam, yang setiap waktu dapat membara.
Namun demikian, jika dilihat dari sikap, prasangka dan diskriminasi antara orang Jawa dan Cina sebagaimana yang telah terurai di atas, sebenarnya ada beberapa yang mempunyai potensi untuk timbulnya sebuah konflik antar keduanya. Hal ini terlihat seperti munculnya sikap negatif, stereotip yang begitu kuat (su’udzon), dan kecenderungan perilaku diskriminasi yang tinggi dari orang Jawa ke orang Cina di bidang ekonomi.
Namun potensi konflik itu justru dapat diminimalisir oleh orang Cina, yang lebih menunjukkan sikap arif dan positif, prasangka yang baik (chusnuzon), dan juga kecenderungan untuk tidak berperilaku diskriminatif di bidang ekonomi terhadap orang Jawa. Jika orang Cina mengimbangi sikap negatif, stereotip, dan kecenderungan perilaku diskriminasi, sebagaimana yang ada di kalangan orang Jawa, maka sudah barang tentu potensi terjadinya konflik itu juga tambah tinggi.
Di beberapa kasus, sikap mengalah justru diperlihatkan oleh orang Cina, baik itu sebagai bentuk respon diskriminasi yang langsung maupun yang tidak langsung terhadap dirinya. Orang Cina merasa sebagai pihak “minoritas” yang tidak akan mampu melawan perilaku diskriminatif “mayoritas”.
Sebagai contoh sikap “ngalah” orang Cina ditunjukkan ketika dia mempunyai kasus dengan orang Jawa. Walaupun ia benar dalam suatu kasus, tapi ia “dipaksa ngalah oleh oknum”. Karena tidak mau terlibat konflik yang semakin jauh, maka jalan damaipun sering dilakukan, walaupun itu merugikan mereka secara material maupun moril.
Hal ini juga terlihat dalam bidang perdagangan. Orang Cina kadang dianggap tidak mau bisnis dengan orang Jawa. Padahal mereka enggan bisnis dengan orang Jawa, karena mereka takut nanti kalau ada masalah mereka tidak bisa menyelesaikannya secara damai. Kalau dia bertindak keras, maka dampaknya akan luas dan tidak hanya dirinya yang terkena dampaknya. Wallahu a’lam bi al showab.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Potensi konflik antara orang Jawa dan Cina bisa muncul dari beberapa sumber, Pertama, nilai, kepercayaan, keyakinan, dan ideologi orang Jawa banyak yang berbeda dengan orang Cina. Kedua, perbedaan keuntungan, mayoritas orang Cina mampu secara ekonomis. Ketiga, komunikasi orang Jawa dan Cina juga masih kurang intensif. Keempat, diperparah lagi oleh adanya kebijakan pemerintah yang memihak ke kelompok orang Jawa.
2. Potensi konflik antara orang Jawa dan Cina jika dilihat dari sikap, prasangka dan diskriminasi antara keduanya, ada beberapa yang mempunyai potensi untuk timbulnya sebuah konflik. Hal ini terlihat seperti munculnya sikap negatif, stereotip yang begitu kuat (su’udzon), dan kecenderungan perilaku diskriminasi yang tinggi dari orang Jawa ke orang Cina di bidang ekonomi. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena memang ada kesenjangan yang tinggi antara orang Jawa dan Cina di bidang ekonomi.
3. Namun potensi konflik itu justru dapat diminimalisir oleh orang Cina, yang lebih menunjukkan sikap arif dan positif, prasangka yang baik (chusnuzon), dan juga kecenderungan untuk tidak berperilaku diskriminatif di bidang ekonomi terhadap orang Jawa. Jika orang Cina mengimbangi sikap negatif, stereotip, dan kecenderungan perilaku diskriminasi, sebagaimana yang ada di kalangan orang Jawa, maka sudah barang tentu potensi terjadinya konflik itu juga tambah tinggi.

Saran-Saran dan Rekomendasi
Dengan melihat kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu di follow up-i dari hasil penelitian ini yaitu :
a. Intensitas kegiatan dialog budaya dan keagamaan antara etnis Jawa dan Cina perlu ditingkatkan, sehingga sikap negatif dan prasangka sosial tidak akan berkembang terus diantara keduanya. Dengan dialog diharapkan masing-masing pihak akan tahu, siapa “saya”, siapa “kamu”, dan siapa “mereka”, dan dengan demikian akan mengetahui dan memahami posisi masing-masing tanpa adanya konflik diantara keduanya.
b. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi diantara orang Jawa dan orang Cina yang begitu tinggi, maka diperlukan kerjasama/ kemitraan ekonomi diantara keduanya. Orang Cina yang secara ekonomi lebih kuat harus memberikan kesempatan dan akses kepada orang Jawa untuk mengembangkan ekonominya di dalam dunia bisnis. Demikian juga orang Jawa harus mau bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan ekonominya.
c. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan, harus membuat kebijakan yang pro terhadap semua rakyat, tanpa adanya diskriminasi terhadap krelompok tertentu, termasuk kelompok Jawa dan Cina.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Djamil, Gerakan Dakwah Islam Etnis Cina di Indonesia dalam Perpektif Sejarah (makalah), disampaikan dalam “Seminar Gerakan Dakwah Islam Etnis Tionghoa di Indonesia”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Semarang, 9 Pebruari 1999.
--------------, Pluralisme Agama di Indonesia (makalah), disampaikan dalam Silaturrahim Tokoh-Tokoh Agama, MUI Jawa Tengah, 2003.
Abdul Qadir Zein, Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Insan Indonesia, 2000).
Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).
Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur, (Yogyakarta : LKIS, 2005).
Andjarwati Noordjanah, Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946), (Semarang : Mesiass, 2004).
Balitbang Depag, Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003).
Chris Verdiansyah (Ed.), Jalan Panjang Menjadi WNI, (Jakarta : KOMPAS, 2007).
Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropolgi II, (Jakarta : UI-Press, 1990).
Leo Suryadinata, “Aksi Anti Cina di Asia Tenggara : Upaya Mencari Penyebab dan Pemecahan” (artikel), dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk. (Eds.), Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Most-LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV, 2005).
-------------------, China and the ASEAN States : The Ethnic Dimentions, (Singapore : Singapore University Press, 1986).
--------------------, Pribumi Indonesians, the Chinese minority and China : A Study of perceptions and policies, (Singapore dan Kualalumpur : Heinemann Asia, 1978).
M.Alfandi, Sikap, Prasangka, dan Diskriminasi : Potensi Konflik Antara Etnik Jawa dan Cina (Tionghoa), (Penelitian PUSLIT IAIN Walisongo 2007).
Musahadi HAM (Ed.), Mediasi dan Resolusi Konflikdi Indonesia: Dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan, Semarang : WMC IAIN Walisongo, 2007).

Paulus Haryono, Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa, (Semarang : Mutiara Wacana, 2006).
Peter Worsley et.al, Pengantar Sosiologi : Sebuah Pembanding (terj.), (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992).
Sjafri Sairin, Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia : Perpektif Antropologi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990).
Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, (terj.), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).
TRIC, Profil Tionghoa Research and Information Center, Semarang, 30 Juni 2005.
Tedy Yusuf, Upaya Reposisi Masyarakat Tionghoa pada Era Reformasi, (makalah),disampaikan dalam Dialog Budaya :”Reformulasi Peran Warga Tionghoa di Era Reformasi, Study World, Semarang, 30 Juni 2005.
Tim Perumus, Rumusan Dialog Budaya :”Reformulasi Peran Warga Tionghoa di Era Reformasi, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo kerjasama dengan PSMTI, Study World, Semarang, 30 Juni 2005.
Tim Perumus, Rumusan Seminar “Mencari Format Hubungan Berwarganegara dengan WNI Keturunan Tionghoa (Menuju Masyarakat Non-Diskriminatif dan Egaliter)”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Klenteng Tay Kak Sie, Semarang, 10 Agustus 2004.
Tri Agung Kristanto, Melihat Tionghoa Bertumbuh (makalah), disampaikan dalam Dialog Budaya :”Reformulasi Peran Warga Tionghoa di Era Reformasi, Study World, Semarang, 30 Juni 2005.
Turnomo Raharjo, Menghargai Perbedaan Kultural, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
Yunus Yahya, Pembauran dan Islam: Aneka Pemikiran, (Jakarta : Yayasan Haji Karim Oie, 1999).
--------------, Sekitar Gerakan Dakwah Kepada Etnis Tionghoa di Indonesia, (Makalah), disampaikan dalam “Seminar Gerakan Dakwah Islam Etnis Tionghoa di Indonesia”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Semarang, 9 Pebruari 1999.
--------------,”Baperki dan Keturunan Cina, (artikel), dalam GAMMA, 20 Juni 1999.

No comments:

Post a Comment