Wednesday, May 5, 2010

DAKWAH TIONGHOA


DAKWAH ETNIS TIONGHOA MUSLIM :

UPAYA RESOLUSI KONFLIK ETNIS

TIONGHOA MUSLIM DI INDONESIA

M. Alfandi

(Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang)

Abstract

According to Leo Suryadinata, among several conflicts between ethnicities in Southeast Asia found in a large number in the histories of present time and past time were conflicts between ‘Chinese’ ethnicity and ‘non-Chinese’ ethnicity. This is also the case in Indonesia, conflicts between ‘natives’ and Chinese people (Tionghoa) were conflicts occurred most frequently. There have been at least 2 (two) basic obstacles of why people of Tionghoa descent have been hard to assimilate the culture of “natives” (Indonesia), namely: first, there has been an economic gap between “natives” and Indonesia citizen of Tionghoa descent; second, there has been a difference in religion between “natives” and Indonesian citizen of Tionghoa descent. Moslem Tionghoa ethnicity in Indonesia has felt regret about this. Therefore, to overcome this assimilation problem, the da’wah of Tionghoa ethnicity has been directed at the two targets. The key of the assimilation in economic field has been by making the natives’ economy strong; therefore da’wah in this effort of assimilation has been directed to the realization of economic welfare in Indonesian people in general. Religious factor in fact has played a very important role in the assimilation process; however, there has been no guarantee that by the existence of conversion of religion by Indonesian citizens of Tionghoa descent to Islam (as the majority religion) conflicts would not occur. However, elements that triggered off the tense between the two ethnicities would diminish. So here, besides da’wah was directed at members of Tionghoa ethnicity who have embraced religions other than the majority religion, there was also a hope that there was intensive da’wah inside moslems so that they would more appreciate the plurality, which would show Islam as “blessing for the universe”.

Kata Kunci: Dakwah, Tionghoa Muslim, Resolusi Konflik.

A. PENDAHULUAN

Semboyan Bhineka Tunggal Ika selalu mengingatkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Semboyan itu mengingatkan kita untuk mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama secara berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perbedaan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk terjadinya konflik sosial, tetapi perbedaan seharusnya justru menjadi unsur utama untuk mewujudkan persatuan.

Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut Alo Liliweri[1] hal ini terjadi karena tidak banyak diantara kita yang memahami benar tentang hakikat suku bangsa, ras, agama, dan golongan, yang sebenarnya merupakan manifestasi dari etnik yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, yang dapat membentuk cara berfikir, sikap, dan tindakan yang berbeda pula. Karena ketidakpahaman atas etnik dan ras sebagai identitas sosial dan budaya itulah, maka banyak diantara kita yang tidak tahu bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat majemuk dengan multietnik dan multikultur. Lebih parah lagi, karena ketidakpahaman itu kemudian menimbulkan dorongan untuk memetakan masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan di atas peta mayoritas dan minoritas. Akibatnya hubungan antar etnik sering diwarnai oleh prasangka sosial dalam bentuk stereotip, jarak sosial, sikap diskriminasi, kompetisi tidak sehat, yang kemudian ujung-unjungnya sering menimbulkan konflik.

Menurut Leo Suryadinata dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk.[2] diantara beberapa konflik antar suku di Asia Tenggara yang banyak ditemukan dalam sejarah masa kini dan sebelumnya adalah konflik antara suku ‘Cina’ dan ‘bukan Cina’. Demikian juga di Indonesia, konflik antara penduduk ‘asli’ dan orang Cina (lebih tepat tionghoa) adalah konflik yang paling sering terjadi. Meskipun ada fakta, bahwa daftar panjang konflik yang terjadi pada jaman kolonial adalah konflik antara Cina dengan penguasa India Timur Belanda, sedangkan konflik antara orang Cina dengan penduduk asli jarang terjadi. Namun, keadaan ini berubah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonial ke Indonesia, sementara orang Indonesia bersikeras untuk mewujudkan kemerdekaan. Krisis kekuasaan berakhir dengan kekacauan, dan banyak orang Cina yang kehilangan harta benda dan nyawa. Perkosaan perempuan Cina oleh sejumlah ‘pejuang revolusi’ yang tidak bertanggung jawab juga terjadi. Warga Cina dibiarkan sendiri untuk membela diri, yang kemudian membentuk Bao An Dui (Pao An Tui), yakni sebuah kelompok keamanan yang konon mendapat persenjataan dari Belanda. Peristiwa ini memperburuk hubungan antara warga Cina dan Nasionalis Indonesia.

Hubungan yang buruk ini, menurut Leo Suryadinata juga terjadi pada tahun 1950-an, akibat kebijakan pemerintah Soekarno tentang pembatasan kekuatan ekonomi warga Cina, melalui apa yang dinamakan ‘sistem benteng’, yaitu mendahulukan orang Indonesia ‘asli’ daripada orang Cina dalam pemberian lisensi impor. Upaya serupa untuk mengurangi kekuatan ekonomi warga Cina juga dilakukan melalui peraturan –Dekrit Presiden No.10 (atau PP 10) tahun 1959-, yang melarang orang asing melakukan kegiatan dagang eceran di pedesaan. Larangan itu terbatas pada orang Cina asing, tetapi karena persoalan kewarganegaraan yang belum terpecahkan, maka masih banyak orang Cina yang dikategorikan sebagai warga asing. Akibatnya, hampir seluruh warga Cina di pedesaan kena dampaknya. Pedagang eceran Cina dipaksa menutup sejumlah toko dan kegiatan usaha. Ketika sejumlah warga Cina di Jawa Barat menolak mematuhi larangan itu, militer campur tangan untuk melaksanakan peraturan itu, dengan akibat timbul konflik yang mengakibatkan sejumlah orang Cina kehilangan nyawa dan terdapat lebih dari 100.000 warga Cina meninggalkan Indonesia, yang sebagian besar pergi ke Cina.[3]

Tidak berhenti sampai di situ, ternyata beberapa kerusuhan anti Cina terus terjadi di negeri ini. Menurut catatan Abdul Djamil, diantaranya : Pertama, pernah terjadi ‘Geger Pecinan’ di Kudus, yang mengakibatkan lebih dari 5000 etnis Cina mengungsi ke Semarang. Kedua, pada awal tahun 1980-an, ketika muncul isu ada seorang warga keturunan Cina melakukan penganiayaan terhadap warga pribumi di Solo, yang kemudian menyulut kerusuhan anti Cina di beberapa kota di Jawa Tengah, yang mengakibatkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Ketiga, terjadi pada tahun 1980-an, ketika muncul isu ada seorang warga Cina yang merobek ­al-Qur’an di Pekalongan, yang kemudian juga menyulut kerusuhan yang bermuara pada sentimen anti Cina.[4] Keempat, pada 30 Januari 1997 terjadi kerusuhan anti Cina di Rengasdenglok. Sebagai pemicunya adalah terjadinya insiden kecil antara seorang etnis Cina dengan pemuda yang memukul bedug untuk membangunkan sahur di bulan ramadhan. Bentuk kerusuhannya adalah perusakan rumah dan fasilitas milik Cina, juga fasilitas umum dan gereja.[5]

Kerusuhan anti Cina yang paling besar dan dramatis terjadi pada Mei 1998 sebelum Presiden Soeharto jatuh. Kerusuhan tidak saja terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain, tetapi kerusuhan di Jakarta dan Solo mendapat perhatian besar. Selama kerusuhan di Jakarta dan Solo, antara tanggal 13 dan 14 Mei, sejumlah perusahaan dan kekayaan warga Cina dijarah dan dibakar, dan perempuan Cina dalam jumlah yang tidak diketahui diperkosa dan dibunuh. Seperti dalam kaitan dengan konflik-konflik yang lain yang terjadi di Indonesia, kecaman ditujukan pada kekuatan keamanan, polisi dan militer, yang tidak melakukan intervensi dengan segera dan efektif untuk menghentikan kekerasan. Bahkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta tanggal 23 Oktober 1998 mengatakan bahwa serangan-serangan menunjukkan pola-pola yang dapat teridentifikasi, yang berimplikasi pada salah satu segmen militer. Laporan itu mengisyaratkan bahwa tujuan kerusuhan adalah menciptakan kekacauan yang dapat menguntungkan kepentingan pihak-pihak tertentu, Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah meneror warga Cina agar mereka meninggalkan Indonesia, agar kedudukan ekonomi yang mereka tinggalkan dapat diisi oleh penduduk ‘asli’.[6]

Terakhir, pada tahun 2006 juga terjadi ketegangan yang sudah mengarah ke kerusuhan anti Cina di Makasar. Peristiwa itu terjadi, karena dipicu oleh adanya oknum etnis Cina yang menganiaya pembantunya, dan sampai meninggal. Akibat dari peristiwa itu, kemudian menyulut terjadinya sentimen anti Cina, dengan cara sweeping terhadap warga Cina yang melintas di jalan, dan terjadinya pelemparan-pelemparan batu terhadap toko-toko dan rumah warga Cina, yang menimbulkan ketakutan tersendiri bagi warga Cina.

Beberapa peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa bahaya laten akan terjadinya kerusuhan yang bermuara pada sentimen anti Cina yang secara ekonomis lebih berhasil dari penduduk ‘pribumi’ kemungkinan masih dapat terjadi, jika kita tidak saling mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama secara berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, ras, agama, dan golongan.

Oleh karena itu, dengan melihat beberapa peristiwa tersebut membuat keprihatinan tersendiri bagi etnis tionghoa muslim di Indonesia. Dalam beberapa catatan sejarah, ada pemikiran yang ditawarkan agar pembauran antara etnis tionghoa dengan ”pribumi” dapat berjalan dengan baik, dan sekaligus upaya-upaya dakwah untuk mengantisipasi terjadinya konflik juga dilakukan.

B. DAKWAH ETNIS TIONGHOA MUSLIM MELALUI PEMBAURAN UNTUK RESOLUSI KONFLIK

Pembauran[7] yang sering kita dengar ialah pembauran WNI keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat mayoritas di Indonesia, supaya bisa masuk ke dalamnya dan merasa diterima sebagai ”Indonesia” oleh masyarakat luas bangsa Indonesia. Jika sudah diterima sebagai ”Indonesia” maka selesai sudah pembauran, dan terciptalah apa yang dicita-citakan Sumpah Pemuda yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

Paham pembauran mengharapkan WNI keturunan Tionghoa sebagai individu, bukan sebagai golongan, dengan suku setempat yang saling mendekati di segala lapangan : politik, ekonomi, budaya, olahraga, sosial, keluarga dan lain-lain. Kemudian sesuai Sumpah Pemuda 1928, bersama-sama menuju Manusia Indonesia Raya. Untuk itu, perbedaan dengan mayoritas penduduk jangan terlalu mencolok, tapi dikurangi. Sebab hanya dengan demikian keturunan Tionghoa, lebih dapat diterima di kalangan rakyat banyak di tingkat akar-rumput (grassroots) sebagai orang Indonesia.

Kerusuhan, penjarahan dan bahkan pemerkosaan sebagaimana telah digambarkan di atas menimbulkan keprihatinan tersendiri terhadap nasib dan masa depan WNI Keturunan Tionghoa. Penjarahan terhadap harta milik keturunan Tionghoa, demikian pula dengan pemerkosaan terhadap mereka sekan-akan menjadi halal dan memusuhi mereka merupakan bagian dari perjuangan membela kepentingan pribumi, dan yang lebih celaka lagi jika tindakan anarkis tersebut mengatasnamakan perjuangan agama.

Menurut Junus Jahja[8], setidaknya ada dua kendala pokok mengapa orang Tionghoa susah diterima sebagai ”orang kita” di Indonesia, pertama, ada kendala kesenjangan ekonomi, yaitu adanya kesenjangan ekonomi antara pribumi dan WNI keturunan Tionghoa, dimana WNI keturunan Tionghoa dalam bidang ekonomi lebih berhasil daripada pribumi. Kedua, adanya perbedaan agama, yaitu mayoritas WNI keturunan Tionghoa tidak memeluk agama yang dianut oleh mayoritas pribumi.[9] Kedua permasalahan inilah yang menjadi fokus gerakan dakwah etnis tionghoa muslim di Indonesia dalam usaha menuntaskan proses pembauran etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga diharapkan beberapa peristiwa konflik sosial yang bermuara pada etnis tionghoa tidak akan terjadi lagi di Indonesia.

C. PEMBAURAN (ASIMILASI) SOSIO-KULTURAL ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Perjalanan sejarah yang panjang telah mengubah begitu banyak aspek sosial budaya etnis Tionghoa, sehingga kita mengenal perbedaan mereka dengan orang Indonesia lainnya semata-mata dari penampilan luarnya. Ras, agama, dan etnisitas keturunan Tionghoa tidak lagi dapat dilihat dari kerangka rujukan masyarakat dan kebudayaan Tionghoa klasik semata-mata.[10]

Apa yang terjadi antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan orang Indonesia lainnya lebih mendekati konsep pembauran asimilasi, dengan berbagai variasinya. Asimilasi kultural telah terjadi melalui berbagai jalan, yaitu etnisisasi, Indonesianisasi, dan masifikasi. Etnisisasi terjadi ketika keturunan Tionghoa mengambil budaya etnis tempat mereka menetap, seperti mereka yang berasimilasi dengan budaya Jawa, baru kemudian bersama-sama orang Jawa mengenal identitas nasional. Indonesianisasi terjadi setelah mereka mengalami etnisisasi mendapatkan budaya nasional melalui saluran formal maupun informal, seperti melalui media massa, penataran dan sebagainya. Di sini perlu dicatat, bahwa mereka yang tinggal di kota-kota besar barangkali langsung saja mengalami Indonesianisasi tanpa melalui etnisisasi. Masifikasi terjadi bersamaan dengan datangnya masyarakat industri yang menuntut terbentuknya budaya massa, dan melibatkan bukan saja orang Tionghoa tetapi juga gologan lainnya. Selain itu, pluralisme budaya juga terjadi dalam kebiasaan makan yang telah mendudukkan seni masak-memasak Tionghoa menjadi bagian dari seni dapur Indonesia.

Asimilasi struktural telah terjadi lewat berbagai jalan. Pertama dapat disebutkan bahwa industrialisasi telah menyebabkan pembagian kerja yang relatif merata antar keturunan Tionghoa dan golongan etnis lain, sehingga pembidangan sektor-sektor tertentu tidak lagi dipertahankan. Selanjutnya melelui keterlibatan sosial, dalam olahraga, kesenian, mobilisasi dana, dan sebagainya. Akhirnya kita juga melihat bahwa keterlibatan institusional dari keturunan Tionghoa dalam berbagai kegiatan organisasi massa dan lembaga-lembaga lain juga merupakan jalan asimilasi struktural itu. Di sini kita bahkan dapat mencata beberapa nama penting dalam birokrasi dan kepartaian.[11]

Donald Earl Willmott, dalam penelitiannya yang diterbitkan tahun 1960, melalui the Chinese of Semarang : A Changing Minority Community in Indonesia, telah menunjukkan dengan jelas betapa pengaruh Indonesia dan Belanda telah mengubah komunitas keturunan Tionghoa itu.[12] Proses perubahan ini juga disertai dengan perkembangan demografis yang menguntungkan kaum peranakan lebih daripada kaum totok Cina. Leo Suryadinata menyebutkan bahwa antara 1961 dan 1971 terjadi proses ”peranakisasi” yaitu meningkatkan jumlah kaum peranakan Tionghoa secara mencolok sekali, terutama untuk daerah Jawa.[13] Di luar Jawa proses Indonesianisasi itu agak lambat jalannya.

Namun demikian melalui proses perjalanan yang panjang, nampaknya kini etnis tionghoa mulai ada secercah harapan, karena pemahaman tentang multi kulturalisme mulai tumbuh di negeri ini. Perjalanan panjang telah dilalui dan melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000, telah mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat orang Cina. Demikian juga embusan angin segar datang kepada etnis tionghoa setelah disyahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.[14] Karena sebelumnya etnis tionghoa telah diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah dalam hal kewarganegaraan, yakni adanya kewajiban untuk memiliki SBKRI ketika mengurus segala permasalahan administrasi kependudukannya.

D. DAKWAH ETNIS TIONGHOA MUSLIM DALAM BIDANG EKONOMI

Mengenai kesenjangan di bidang ekonomi, pemerintah (saat itu pemerintah Orba) tentunya sudah mempunyai rencana yang harus dibantu oleh segala lapisan masyarakat. Kunci pembauran di bidang ekonomi adalah kita harus membuat ekonomi pribumi kuat, ini tugas kita semua baik ”pribumi”, pemerintah maupun ”nonpribumi”. Sebab jika ekonomi pribumi kuat, ada dorongan untuk lebih membaur. Di lain pihak kalau ”pribumi” ekonominya kuat ia merasa menjadi tuan di rumah sendiri, keturunan Tionghoa akan masuk dipersilahkan dan tidak ada jarak psikologis lagi. Jadi kalau bisa mengusahakan pribumi kuat berarti Indonesia akan menjadi kuat, nation building akan lebih lebih mudah dan tidak menjadi persoalan.

Etnis Tionghoa di Indonesia berjumlah sekitar 7.000.000 (tujuh juta) orang. Ini dinyatakan sebagai populasi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi orde baru. Namun demikian perlu dipilah lagi bahwa keseluruhannya berada dalam ragam budaya, agama, dan cara pandang yang beragam pula dalam keikutsertaan membangun perekonomian umat di Indoenasia.

Kelompok muslim dan non muslim dari etnis Tionghoa tentunya tidak dapat dipukul rata bahwa semuanya melakukan proses ekonomi di masa orde baru dengan ”kekeliruan”, namun tidak dapat dipungkiri sebagian dari etnis tionghoa terutama mereka yang disebut sebagai ”konglomerat” terlibat ”segi tiga bisnis” (TNI, Pemerintah dan Pengusaha) yang merasuk ke ”tulang sumsum” perdaban bangsa, sehingga sulit untuk keluar, mengingat jaringannya telah merasuk ke dalam ”aliran darah” perekonomian bangsa ini. Sehingga dengan praktek-praktek kekeliruan itu justru menimbulkan kesenjangan ekonomi yang terlalu tajam antara WNI keturunan Tionghoa dan ”Pribumi”. Oleh karena itu dakwah dalam usaha pembauran dalam bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya praktek ekonomi etnis Tionghoa yang sehat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pribumi. Untuk usaha dakwah di bidang ini diperlukan gerakan untuk memperkenalkan konsep ekonomi Islam yang lebih bernilai kesalehan sosial.[15]

Etnis Tionghoa di Indonesia berjumlah sekitar 7 juta orang. Menurut catatan Junus Jahja, 0,5-1% (35.000-70.000) bergama Islam, dan kondisi perekonomian etnis Tionghoa kelompok ini beragam pula, ada yang dzuafa dan ada yang konglomerat. Sehingga peran mereka dalam gerakan ekonomi umat, yang berusaha mengatasi kesenjangan ekonomi etnis Tionghoa dan ”pribumi” adalah baru sebatas tingkatan ”majikan buruh”, sedangkan konsep pengembangan yang lebih jauh dalam rangka pemberdayaan umat barangkali masih sekedar konsep. Dengan demikian untuk tujuan itu dibutuhkan keterlibatan dari smeua pihak khusunya pemerintah untuk meningkakan taraf hidup masyarakat secara luas.

Ada beberapa tokoh Tionghoa Muslim Indonesia yang telah berusaha mencoba menuyusun konsep Lembaga Perekonomian Umat, diantaranya di Jakarta sudah ada usaha ”Dakwah Bernuansa Bisnis” yang dipelopori oleh Junus Jahja yang terhimpun dalam ”Kontak Bisnis Haji Karim Oie”, dengan motor penggeraknya Syafei Antonio dan kawan-kawannya mencoba membuka jaringan bisnis, sebagai wahana tukar informasi dan diskusi ilmiah tentang ekonomi. Namun mengingat terbatasnya kapasitas masing-masing personil agaknya kegiatan ini baru sebatas pada ”tukar pendapat” yang mengarah pada konsep perekonomian umat.

Di Jawa Tengah, Gautama dan kawan-kawan sudah berusaha mencoba menyusun konsep Lembaga Perekonomian Umat, tetapi kondisi krisis mendahului langkah belilau. Di Yogyakarta, Budi Setya Graha sudah memulai lebih operasional dengan didirikannya BPR yang dimilikinya. Kelompok lainnya adalah kelompok pedagamng tradisoional tau pemiliki beberapa toko, yang lebih banyak bergerak di bidang retail, yang lebih banyak menonjolkan servise yang memuaskan. Jadi pola kerja keraslah yang diterpakan, yaitu dengan poila ”untung sedikit tetapi yang dijual banyak”.[16]

E. DAKWAH ETNIS TIONGHOA MUSLIM DALAM BIDANG AGAMA

Dalam bidang agama, keturunan Tionghoa juga tidak lagi dapat didefinisikan semata-mata sebagai penganut Confusian, Taoisme, dan Budhisme. Agama-agama besar seperti Katolik, Protestan, dan Islam juga sudah mulai menduduki tempat penting. Pemelukan orang keturunan Tionghoa atas agama-agama ini dapat dianggap sebagai sebuah penyimpangan kultural yang penting, sebab dalam gambaran agama Confusian klasik perbedaan kultural antara agama-agama samawi dengan Confusionisme sangat besar.

Menurut Max Weber, agama-agama samawi Yahudi, Kristen (dan Islam) bersifat teosentrik, sedangkan Confusionisme bersifat kosmosentrik. Perbedaan konsep terdapat pengertian tentang Tuhan, tentang kesempurnaan manusia, dan tentang dosa. Dalam konsep Weber, Confusionisme tidak mengenal Tuhan yang personal, tidak mengenal cita-cita kesempurnaan manusia dalam sistem kependetaan, dan dosa adalah lebih sebagai penyesalan diri daripada sesuatu yang diancam oleh hukuman Tuhan.[17]

Perbedaan konsep keagamaan ini dikemukakan untuk menunjukkan betapa perubahan telah terjadi pada keturunan Tionghoa yang telah memeluk agama-agama samawi. Lebih dari itu, tentu di kalangan keturunan Tionghoa juga telah terjadi perubahan kultural dan sosial ketika mereka menganut agama-agama selain yang telah dimiliki secara tradisi. Mereka tidak lagi dikatakan sebagai subkultur yang terpisah dari umat agama-agama itu, dan juga bukan lagi sub masyarakat yang terlepas dari umat beragama lainnya. Agama-agama juga mempercepat proses pencairan masyarakat Tionghoa sebagai sub kultur dan sub masyarakat.

Dalam tulisannya Strait Chinese Society, Studies in the Sociology of Baba, John R. Clammer menyatakan bahwa agama dapat menjadi salah satu mekanisme utama yang memberi batasan dan mempertahankan batas-batas etnis pada masyarakat Asia Tenggara. Ia bisa menjadi wahana yang dapat mencairkan ketegangan hubungan antar etnis semisal Tinghoa-Pribumi sebagaimana dialami oleh sebagian kecil dari warga Tionghoa yang masuk Islam. Ajan tetapi dilihat dari sudut kepentingan keturunan Tionghoa sendiri bisa menjadi penghambat, karena mereka harus mencabut akar budaya yang telah mereka jalani. Jika warga keturunan Tionghoa perantauan (strait Chinese) telah terbiasa melakukan pembauran melalui perkawinan dengan wanita-wanita lokal Melayu, namun ketika harus berhadapan dengan wanita muslimah mereka banyak mendapatkan kesulitan karena harus masuk Islam dahulu.[18]

Manurut Junus Jahja, faktor agama memang memainkan pernanan yang penting dalam proses asimilisi (pembauran). Sebab kalau di Sulawesi (Manado), masa keturunan Tionghoa memeluk agama mayoritas di asana, yaitu Kristen, maka pembauran di sana tidak ada masalah lagi. Masalah Tionghoa di Thailand selesai, karena keturunan Tionghoa di sana memeluk agama mayioritas, yaitu Budha. Demikian juga di Philipina, mereka memeluk agama mayoritas Katolik dan juga tidak ada masalah Tionghoa masalah di sana. Jadi kalau di Indonesia ini, keturunan Tionghoa dengan agama setempat akrab, maka ada kemungkinan selesainya masalah pri-nonpri.[19]

Ungkapan Jawa ”ono Cino iso ngaji” atau ”ono Cino mlebu masjid” dapat menjadi alat integrasi budaya asing dengan pribumi yang mayoritas beragama Islam. Di lain pihak ungkapan tersebut memperlihatkan fenomena bahwa kalangan Tionghoa telah memiliki akses yang sedemikian besar dalam proses islamisasi, karena ungkapan tersebut mengandung unsur keanehan (peculiarity).[20] Namun pada saat yang sama mengandung unsur menyenangkan kalangan tertentu karena adanya rasa in group[21] dari kalangan yang selama ini hanya terlibat dalam kegiatan bisnis.

Sebagaimana telah tersebut, saat ini ada sekitar 0,5 sampai dengan 1 % dari kurang lebih 7 juta orang (sekitar 35.000-70.000) etnis Tionghoa, telah memeluk agama Islam di Indonesia. Sebagian besar dari jumlah ini memeluk Islam ternyata karena mendapat hidayah melalui pernikahan dengan pribumi muslim/muslimat.[22] Cina (Tionghoa) muslim di Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru. Di Abad ke-15, mereka bahkan pernah membangun sebuah pusat pemerintahan yang pertama di Indonesia, yakni Kesultanan Demak. Begitulah keyakinan sejarawan Prof. Slamet Mulyono dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Mereka itu adalah Djien Soen (Adipati Unus), Toeng Ka lho (Sultan Trenggono, dan Moek Ming (Sunan Prawoto). Jadi sesungguhnya hubungan Cina dan Islam di Indonesia sudah berlangsung lama.[23]

Namun demikian eksistensi Cina Muslim di Nusantara (sejak abad XV) ini kemudian digeser oleh Cina Konfusius (abad XVIII dan XIX). Hal ini terjadi pada masa kolonial Belanda, dimana pemerintah Belanda lebih suka Cina Konfusius daripada Cina Muslim. Diduga Belanda lebih suka Cina Konfusius daripada Cina yang beragama Islam, karena : (1) Islam dan Kristen (yang dianut Belanda) secara historis pernah memiliki hubungan yang kurang baik dan terdapat perbedaan prinsip dalam menjalankan ibadahnya; (2) Orang Cina Konfusius dan orang Belanda Kristen secara kultural dalam menjalankan hidup beragama lebih mudah terjalin interaksi; (3) Orang Cina muslim kebanyakan telah lebur menjadi ”pribumi”. Karena sebab yang terakhir itulah Belanda merasa perlu membuat peraturan agar orang Cina yang beragama dan beradat Konfusius harus tinggal dalam kelompok dan pemukiman tertentu yang terpisah dengan Cina Muslim. Orang Cina muslim kemudian banyak yang kawin dengan penduduk setempat, dan keturunannya lambat laun menjadi ”pribumi” atau orang Cina muslim berpindah kepercayaannya ke agama tradisional Cina. Pada saat itulah Cina muslim terputus garis hubungannya dengan masa kini, dan mulai muncul dan berkembang Cina non-muslim. Roda berputar sekali di atas dan sekali kebawah. Pada masa Orde Baru mulai tumbuh kembali Cina muslim. Mereka menjadi muslim dapat disebabkan karena : (1) pergaulan dalam pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan orang ”pribumi” muslim; (2) perkawinan orang Cina dengan ”pribumi”; (3) panggilan iman.[24]

Demikian juga melalui konsep pembauran yang digalakkan pemerintah Orde Baru, etnis Tionghoa mulai bergaul dengan pribumi. Ini mengahasilkan hubungan yang lebih akrab hingga terjadi pernikahan. Adapun Undang-Undang Perkawinan yang berlaku mengarahkan terjadinya perkawinan seagama. Maka timbullah fenomena bahwa sejumlah WNI yang tadinya non-muslim (pria/ wanita) beralih ke Islam. Nampak etnis Tionghoa sebagai minoritas menerima peralihan ke agama pribumi (yang mayoritas Islam) sebagai hal yang wajar. Dengan beralih ke Islam (meski melalui pernikahan) WNI keturunan lalu merasakan harus mengerti Islam itu apa dan bagaimana ritual dan hukum-hukumnya.

Dari sinilah kemudian muncul adanya pemikiran untuk merintis sebuah wadah khusus bagi Cina muslim. Sejak tahun 1963, Persatuan Islam Tinghoa Indonesia (PITI) didirikan di Jakarta, sebagai gabungan antara Persatuan Islam Tionghoa (PIT) di Medan, yang didirikan oleh Liem Kie Tjie alias Abdoel Rasjid dan Mao Tse Fang tahun 1935, yang pada tahun 1942 telah memiliki anggota sekitar 43.000 orang dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM). Namun demikian, karena namanya yang masih mengandung muatan rasial, pada tahun 1987 namanya diganti manjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI). Sejak itu PITI tidak lagi hanya mengupayakan pembauran, tetapi juga memperluas cakrawala dengan dakwah bil haal di bidang ekonomi dan pendidikan. Di Palembang sejumlah Cina muslim mendidirikan Pondok Pesantren Ash-Shidiqiyah; di Jakarta Haji Masagung (Tio Wie Thay), seorang tokoh Cina muslim dan pengusaha sukses mendirikan Pusat Informasi Islam dan Islamic Center senilai 1,5 milyar. Sementara di Jawa Tengah juga berdiri Lembaga Dakwah Islamiyah Keluarga Tionghoa Muslim. Pada periode 1979-1982 Junus Jahja pernah mematok target merangkul 100.000 keturunan Cina masuk Islam, dan target tersebut terlampui pada tahun 1982 jumlah anggotanya mencapai 300.000 orang.[25]

Atas dasar perkembangan itulah maka kemudian muncul adanya pemikiran di kalangan keturunan Tionghoa Muslim untuk mendirikan masjid (Masjid Lautze) di sebuah kampung Cina (China Town) di Jakarta, dimana banyak keturunan Tionghoa bermukim. Pendirian masjid ini diprakarsai oleh Yayasan Haji Kariem Oie dan pendiriannya bertujuan untuk membantu keturunan Tionghoa yang ingin mengerti soal Islam. Di sini juga dibuka Islamic Information Centre for Ethnic Chinese (Pusat Informasi Islam untuk Etik Cina). Tidak hanya di Jakarta, atas prakarsa Yayasan Haji Kariem Oie di Surabaya juga telah didirikan Masjid serupa.

Namun demikian persoalan pembauran tentunya tidak akan tuntas apabila hanya dengan konversi keturunan Tionghoa ke Islam. Karena ada kemungkinan justru dengan konversi agama itu akan menimbulkan problem baru, lebih-lebih jika ada indikasi adanya islamisasi kepada orang yang sudah bergama. Namun demikian mudah-mudahan unsur-unsur pemicu ketegangan antar keduanya akan berkurang karena adanya konsep ummat dalam ajaran Islam (manusia adalah umat yang satu). Maka ketika etnis Tionghoa memeluk Islam di sini bukan berarti kemenangan ideologi mayoritas di Indonesia. Akan tetapi dengan memeluk Islam, keturunan etnis Tionghoa bukan berarti memeluk agama mayoritas, tetapi memeluk agama Allah, yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Membentuk bersama sebuah umat tidak saja berarti menjadi Indonesia, tetapi lebih dari itu. Selain itu juga untuk usaha pembauran ini, kiranya perlu adanya dakwah secara intensif terhadap intern umat Islam ”pribumi”, agar mereka dapat menghargai pluralisme, yang lebih menunjukkan Islam sebagai ”rahmatan lil ’alamin.

F. PENUTUP

Dari uraian yang telah tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, setidaknya ada 2 (dua) kendala pokok mngapa orang keturunan Tionghoa sulit membaur dengan ”orang pribumi”, yaitu : pertama, adanya kesenjangan ekonomi antara ”primbumi” dengan keturunan Tionghoa; Kedua, adanya perbedaan agama antara ”pribumi” dan WNI keturunan Tionghoa. Oleh karena itu gerakan dakwah etnis Tionghoa ini diarahkan kepada dua sasaran tersebut untuk mengatasi permasalahan pembauran ini. Kedua, kunci pembauran dalam bidang ekonomi adalah membuat ekonomi ”pribumi” kuat, oleh karena itu gerakan dakwah dalam usaha pembauran dalam bidang ekonomi ini diarahkan pada terwujudnya praktek ekonomi etnis Tionghoa yang sehat dan terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat ”pribumi”. Ketiga, Faktor agama memang memainkan peranan yang amat penting dalam proses pembauran. Walaupun belum ada jaminan bahwa konversi agama WNI keturunan Tionghoa ke Islam (sebagai agama mayoritas). Namun demikian unsur-unsur pemicu ketegangan antar keduanya akan berkurang. Maka gerakan dakwah di sini selain diarahkan kepada etnis Tionghoa yang berlainan agama dengan mayoritas, juga diharapkan perlu adanya dakwah yang intensif kepada intern umat Islam agar lebih menghargai pluralisme, yang lebih menunjukkan Islam sebagai ”rahmatan lil ’alamin”.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqir Zein, Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Insan Indonesia, 2000).

Abdul Djamil, Gerakan Dakwah Islam Etnis Cina di Indonesia dalam Perpektif Sejarah (makalah), disampaikan dalam “Seminar Gerakan Dakwah Islam Etnis Tionghoa di Indonesia”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Semarang, 9 Pebruari 1999.

--------------, Pluralisme Agama di Indonesia (makalah), disampaikan dalam Silaturrahim Tokoh-Tokoh Agama, MUI Jawa Tengah, 2003, hlm. 5.

Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Msyarakat Multi Kultur, (Yogyakarta : LkiS, 2005).

Dewi Fortuna Anwar, dkk. (Eds.), Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Most-LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV, 2005).

Donald Earl Willmott, The Chinese of Semarang : A Changing Minority Community in Indonesia, (New York : Cornell University Press, 1960).

Iskandar Abdurrahman, “Gerakan Dakwah Etnis Tionghoa dan Ekonomi Umat di Indonesia, disampaikan dalam “Seminar Gerakan Dakwah Islam Etnis Tionghoa di Indonesia”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Semarang, 9 Pebruari 1999.

Junus Jahja, Islam di Mata WNI, (Jakarta : Yayasan H. Kariem Oie, 1995).

-------------, Pembauran dan Islam : Aneka Pemikiran, (Jakarta : Yayasan Haji Kariem Oie, 1999).

-------------, Ásimilasi Cina dan Retorika Dakwah” dalam Republika, tanggal 8 Maret 1998.

Kompas, Jalan Panjang Menjadi WNI : Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 1997).

Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung : Mizan, 1998).

Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta : Grafiti Pers, 1986).

------------------, Pribumi Indonesians, the Chinese minority and China : A Study of perceptions and policies, (Singapore dan Kualalumpur : Heinemann Asia, 1978), hlm. 134-136.

Paulus Hariyono, Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa : Dari Zaman Keemasan , Konflik antar Etnis hingga Kini, (Semarang : Mutiara Wacana, 2006).

Soerjono Soekanto, Sosiologi : Suatu Pengantar, (Jakarta : Rja Grafindo Persada, 1994).

Tu Wei Ming, Confucian Ethics Today : The Singaporean Chalenge, (Singapura : Federal Plublication, 1984).

Williem M. Newman, American Pluralisme : A Study of Minority Groups and Social Theory, (New York : Harper and Row Publisher, 1973).


[1]. Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multi Kultur, (Yogyakarta : LkiS, 2005), hlm. Ix.

[2]. Leo Suryadinata, “Aksi Anti Cina di Asia Tenggara : Upaya Mencari Penyebab dan Pemecahan” (artikel), dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk. (Eds.), Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Most-LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV, 2005), hlm. 173.

[3]. Leo Suryadinata, Pribumi Indonesians, the Chinese minority and China : A Study of perceptions and policies, (Singapore dan Kualalumpur : Heinemann Asia, 1978), hlm. 134-136.

[4]. Abdul Djamil, Gerakan Dakwah Islam Etnis Cina di Indonesia dalam Perpektif Sejarah (makalah), disampaikan dalam “Seminar Gerakan Dakwah Islam Etnis Tionghoa di Indonesia”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Semarang, 9 Pebruari 1999, hlm. 5.

[5]. Abdul Djamil, Pluralisme Agama di Indonesia (makalah), disampaikan dalam Silaturrahim Tokoh-Tokoh Agama, MUI Jawa Tengah, 2003, hlm. 5.

[6]. Dewi Fortuna Anwar, dkk. (Eds.), Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Most-LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV, 2005), hlm. 182.

[7]. Ada 3 (tiga) konsep perihal hubungan antar etnis, Pertama, Asimilasi (pembauran) yaitu ideologi budaya golongan mayoritas yang dipaksakan kepada minoritas, supaya minoritas menggunakan identitas mayoritas. Kedua, Amalgamasi (peleburan) ialah peleburan ideologi minoritas dan mayoritas, agar tidak terjadi dominasi kultural mayoritas terhadap minoritas. Ketiga, Pluralisme Kultural ialah adanya identitas budaya plural, sehingga golongan minoritas tetap dapat mempertahankan identitas budayanya. Lihat Williem M. Newman, American Pluralisme : A Study of Minority Groups and Social Theory, (New York : Harper and Row Publisher, 1973). Namun demikian dalam konsep yang lain disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk hubungan antaretnik, yaitu : Asimilasi, Akomodasi (yang terdiri dari 2 bentuk, yakni adaptasi dan migrasi), dan Stratifikasi. Lebih detail baca Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik :...., hlm. 135-150.

[8]. Junus Jahja adalah seorang WNI keturunan Tionghoa, yang telah mengucapkan ikrar Syahadataian pada tanggal 23 Juni 1979 di hadapan Imam Masjid Agung Al Azhar Jakarta, selain seorang aktifis di bidang asimilasi (pembauran) etnis Tionghoa, ia juga terlibat aktif dalam gerakan dakwah Islamiyah WNI keturunan Tionghoa.

[9]. Junus Jahja, Pembauran dan Islam : Aneka Pemikiran, (Jakarta : Yayasan Haji Kariem Oie, 1999), hlm. 31.

[10]. Hal ini yang megingatkan pada slogan yang pernah disebutkan oleh Junus Jahja yang berbunyi ”kalAu di Roma jadilah orang Roma”. Lihat Junus Jahja, Islam di Mata WNI, (Jakarta : Yayasan H. Kariem Oie, 1995), hlm. Iii.; dan Junus Jahya, ”Ásimilasi Cina dan Retorika Dakwah” dalam Republika, tanggal 8 Maret 1998.

[11]. Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 245.

[12]. Donald Earl Willmott, The Chinese of Semarang : A Changing Minority Community in Indonesia, (New York : Cornell University Press, 1960).

[13]. Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta : Grafiti Pers, 1986).

[14]. Kompas, Jalan Panjang Menjadi WNI : Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 1997), hlm. Vii-x.

[15]. Iskandar Abdurrahman, “Gerakan Dakwah Etnis Tionghoa dan Ekonomi Umat di Indonesia, disampaikan dalam “Seminar Gerakan Dakwah Islam Etnis Tionghoa di Indonesia”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Semarang, 9 Pebruari 1999, hlm. 10-11.

[16]. Gerkan dakwah etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam Pertama, kelompok buruh majikan, kedua, kelompok operasional finence Yng telah bergerak di bidang perbankan. Ketiga, Kelompok pedagang retailk dan tradisional. Keempat, Kelompok ekonom muda yang saat ini sedang menyusun konsep untuk keentingan bangsa dan negara. Kelima, kelompok penguasaha yang saat ini sedang berupaya menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnisnya. Junus Jahya, Pembauran …hlm. 10.

[17]. Tu Wei Ming, Confucian Ethics Today : The Singaporean Chalenge, (Singapura : Federal Plublication, 1984), hlm. 67-68.

[18]. Abdul Djamil, Gerakan Dakwah..., hlm. 9.

[19]. Junus Jahja, Pembauran ……….., hlm. 30.

[20]. Abdul Djamil, Gerakan Dakwah..., hlm. 1.

[21]. Istilah In Group merupakan istilah yang lazim dipergunakan dalam literatur sosiologis, yang diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi kawan. Soerjono Soekanto, Sosiologi : Suatu Pengantar, (Jakarta : Rja Grafindo Persada, 1994), hlm. 134.

[22]. Junus Jahja, Pembauran …………., 21.

[23]. Abdul Qadir Zein, Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Insan Indonesia, 2000), hlm. 93. Lebih detail lagi baca H.J. de Graff, dkk., Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI : Antara Historisitas dan Mitos, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004).

[24]. Paulus Hariyono, Menggali Latar Belakang Stereotip dan Persoalan Etnis Cina di Jawa : Dari Zaman Keemasan , Konflik antar Etnis hingga Kini, (Semarang : Mutiara Wacana, 2006), hlm. 37.

[25]. Abdul Qadir Zein, Etnis Cina Dalam..., hlm. 94-96.

No comments:

Post a Comment