Tuesday, May 11, 2010

ASIMILASI SEBAGAI STRATEGI DAKWAH ETNIS TIONGHOA MUSLIM

ASIMILASI SEBAGAI STRATEGI DAKWAH
ETNIS TIONGHOA MUSLIM :
Upaya Antisipasi Konflik Sosial di Indonesia



Abstract

A. PENDAHULUAN
Semboyan Bhineka Tunggal Ika selalu mengingatkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Semboyan itu mengingatkan kita untuk mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama secara berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perbedaan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk terjadinya konflik sosial, tetapi perbedaan seharusnya justru menjadi unsur utama untuk mewujudkan persatuan.
Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Menurut Alo Liliweri (2005, ix) hal ini terjadi karena tidak banyak diantara kita yang memahami benar tentang hakikat suku bangsa, ras, agama, dan golongan, yang sebenarnya merupakan manifestasi dari etnik yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, yang dapat membentuk cara berfikir, sikap, dan tindakan yang berbeda pula. Karena ketidakpahaman atas etnik dan ras sebagai identitas sosial dan budaya itulah, maka banyak diantara kita yang tidak tahu bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat majemuk dengan multietnik dan multikultur.
Lebih parah lagi, karena ketidakpahaman itu kemudian menimbulkan dorongan untuk memetakan masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan di atas peta mayoritas dan minoritas. Akibatnya hubungan antar etnik sering diwarnai oleh prasangka sosial dalam bentuk stereotip, jarak sosial, sikap diskriminasi, kompetisi tidak sehat, yang kemudian ujung-unjungnya sering menimbulkan konflik.
Menurut Leo Suryadinata dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk. (2005, 173), diantara beberapa konflik antar suku di Asia Tenggara yang banyak ditemukan dalam sejarah masa kini dan sebelumnya adalah konflik antara suku ‘Cina’ dan ‘bukan Cina’. Demikian juga di Indonesia, konflik antara penduduk ‘asli’ dan orang Cina adalah konflik yang paling sering terjadi. Meskipun ada fakta, bahwa daftar panjang konflik yang terjadi pada jaman kolonial adalah konflik antara Cina dengan penguasa India Timur Belanda, sedangkan konflik antara orang Cina dengan penduduk asli jarang terjadi. Namun, keadaan ini berubah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonial ke Indonesia, sementara orang Indonesia bersikeras untuk mewujudkan kemerdekaan. Krisis kekuasaan berakhir dengan kekacauan, dan banyak orang Cina yang kehilangan harta benda dan nyawa. Perkosaan perempuan Cina oleh sejumlah ‘pejuang revolusi’ yang tidak bertanggung jawab juga terjadi. Warga Cina dibiarkan sendiri untuk membela diri, yang kemudian membentuk Bao An Dui (Pao An Tui), yakni sebuah kelompok keamanan yang konon mendapat persenjataan dari Belanda. Peristiwa ini memperburuk hubungan antara warga Cina dan Nasionalis Indonesia.
Hubungan yang buruk ini, menurut Leo Suyadinata juga terjadi pada tahun 1950-an, akibat kebijakan pemerintah Soekarno tentang pembatasan kekuatan ekonomi warga Cina, melalui apa yang dinamakan ‘sistem benteng’, yaitu mendahulukan orang Indonesia ‘asli’ daripada orang Cina dalam pemberian lisensi impor. Upaya serupa untuk mengurangi kekuatan ekonomi warga Cina juga dilakukan melalui peraturan –Dekrit Presiden No.10 (atau PP 10) tahun 1959-, yang melarang orang asing melakukan kegiatan dagang eceran di pedesaan. Larangan itu terbatas pada orang Cina asing, tetapi karena persoalan kewarganegaraan yang belum terpecahkan, maka masih banyak orang Cina yang dikategorikan sebagai warga asing. Akibatnya, hampir seluruh warga Cina di pedesaan kena dampaknya. Pedagang eceran Cina dipaksa menutup sejumlah toko dan kegiatan usaha. Ketika sejumlah warga Cina di Jawa Barat menolak mematuhi larangan itu, militer campur tangan untuk melaksanakan peraturan itu, dengan akibat timbul konflik yang mengakibatkan sejumlah orang Cina kehilangan nyawa dan terdapat lebih dari 100.000 warga Cina meninggalkan Indonesia, yang sebagian besar pergi ke Cina. (Suryadinata, 1978,134-136).
Tidak berhenti sampai di situ, ternyata beberapa kerusuhan anti Cina terus terjadi di negeri ini. Menurut catatan Abdul Djamil, diantaranya : Pertama, pernah terjadi ‘Geger Pecinan’ di Kudus, yang mengakibatkan lebih dari 5000 etnis Cina mengungsi ke Semarang. Kedua, pada awal tahun 1980-an, ketika muncul isu ada seorang warga keturunan Cina melakukan penganiayaan terhadap warga pribumi di Solo, yang kemudian menyulut kerusuhan anti Cina di beberapa kota di Jawa Tengah, yang mengakibatkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Ketiga, terjadi pada tahun 1980-an, ketika muncul isu ada seorang warga Cina yang merobek ¬al-Qur’an di Pekalongan, yang kemudian juga menyulut kerusuhan yang bermuara pada sentimen anti Cina. (Abdul Djamil, 1999, 2). Keempat, pada 30 Januari 1997 terjadi kerusuhan anti Cina di Rengasdenglok. Sebagai pemicunya adalah terjadinya insiden kecil antara seorang etnis Cina dengan pemuda yang memukul bedug untuk membangunkan sahur di bulan ramadhan. Bentuk kerusuhannya adalah perusakan rumah dan fasilitas milik Cina, juga fasilitas umum dan gereja. (Abdul Djamil, 2003, 5).
Kerusuhan anti Cina yang paling besar dan dramatis terjadi pada Mei 1998 sebelum Presiden Soeharto jatuh. Kerusuhan tidak saja terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain, tetapi kerusuhan di Jakarta dan Solo mendapat perhatian besar. Selama kerusuhan di Jakarta dan Solo, antara tanggal 13 dan 14 Mei, sejumlah perusahaan dan kekayaan warga Cina dijarah dan dibakar, dan perempuan Cina dalam jumlah yang tidak diketahui diperkosa dan dibunuh. Seperti dalam kaitan dengan konflik-konflik yang lain yang terjadi di Indonesia, kecaman ditujukan pada kekuatan keamanan, polisi dan militer, yang tidak melakukan intervensi dengan segera dan efektif untuk menghentikan kekerasan. Bahkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta tanggal 23 Oktober 1998 mengatakan bahwa serangan-serangan menunjukkan pola-pola yang dapat teridentifikasi, yang berimplikasi pada salah satu segmen militer. Laporan itu mengisyaratkan bahwa tujuan kerusuhan adalah menciptakan kekacauan yang dapat menguntungkan kepentingan pihak-pihak tertentu, Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah meneror warga Cina agar mereka meninggalkan Indonesia, agar kedudukan ekonomi yang mereka tinggalkan dapat diisi oleh penduduk ‘asli’. (Dewi Fortuna Anwar, dkk., 2005, 182).
Terakhir, pada tahun 2006 juga terjadi ketegangan yang sudah mengarah ke kerusuhan anti Cina di Makasar. Peristiwa itu terjadi, karena dipicu oleh adanya oknum etnis Cina yang menganiaya pembantunya, dan sampai meninggal. Akibat dari peristiwa itu, kemudian menyulut terjadinya sentimen anti Cina, dengan cara sweeping terhadap warga Cina yang melintas di jalan, dan terjadinya pelemparan-pelemparan batu terhadap toko-toko dan rumah warga Cina, yang menimbulkan ketakutan tersendiri bagi warga Cina.
Beberapa peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa bahaya laten akan terjadinya kerusuhan yang bermuara pada sentimen anti Cina yang secara ekonomis lebih berhasil dari penduduk ‘pribumi’ kemungkinan masih dapat terjadi, jika kita tidak saling mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama secara berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, ras, agama, dan golongan.

Asimilasi (pembauran) yang aktual kini ialah pembauran WNI keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat yang mayoritas pribumi di Indonesia, supaya bisa masuk ke dalamnya dan merasa diterima sebagai ”orang kita” oleh masyarakat luas bangsa Indonesia. Jika sudah diterima sebagai ”orang kita” maka selesai sudah pembauran, dan terciptalah apa yang dicita-citakan Sumpah Pemuda yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.
Paham asimilasi atau pembauran mengharapkan WNI keturunan Tionghoa sebagai individu, bukan sebagai golongan, dengan suku setempat yang saling mendekati di segala lapangan : politik, ekonomi, budaya, olahraga, sosial, keluarga dan lain-lain. Kemudian sesuai Sumpah Pemuda 1928, kita bersama-sama menuju Manusia Indonesia Raya.
Untuk itu, perbedaan dengan mayoritas penduduk jangan terlalu mencolok, tapi dikurangi. Sebab hanya dengan demikian keturunan Tionghoa, lebih dapat diterima di kalangan rakyat banyak di tingkat akar-rumput (grassroots) sebagai orang Indonesia.
Kerusuhan, penjarahan dan bahkan pemerkosaan pada Mei 1998 di Jakarta, Solo dan beberapa kota besar lainnya menimbulkan keprihatinan tersendiri terhadap nasib dan masa depan WNI Keturunan Tionghoa.
Kerusuhan rasial anti Cina lainnya yang pernah terjadi di awal tahun 1980-an di beberapa kota di Jawa Tengah, karena muncul isu ada seorang WNI Keturunan Tionghoa melakukan penganiayaan terhadap seorang pribumi di Solo. Demikian pula di Pekalongan, ketika muncul isu seorang warga keturunan Tionghoa menyobek al Qur’an segera menyulut terjadinya kerusuhan dan masih banyak lagi kerusuhan lainnya yang bermuara pada sentimen anti Tionghoa yang secara ekonomis lebih berhasil dibanding dengan warga pribumi.
Perjarahan terhadap harta milik keturunan Tionghoa, demikian pula dengan pemerkoasaan terhadap mereka sekan-akan menjadi halal dan memusuhi mereka merupakan bagian dari perjuangan membela kepentingan pribumi, yang lebih celaka lagi jika tindakan anarkis tersebut mengatasnamakan perjuangan agama.
Menurut Junus Jahja , setidaknya ada dua kendala pokok mengapa orang Tionghoa susah diterima sebagai orang kita di Indonesia, pertama, ada kendala kesenjangan ekonomi, yaitu adanya kesenjangan ekonomi antara pribumi dan WNI keturunan Tionghoa, dimana WNI keturunan Tionghoa dalam bidang ekonomi lebih atas daripada pribumi. Kedua, adanya perbedaan agama, yaitu mayoritas WNI keturunan Tionghoa tidak memeluk agama yang dinanut oleh mayoritas pribumi.
Kedua permasalahan inilah yang harus segera di atasi oleh bangsa Indonesia dalam usaha menuntaskan proses asimilasi etnis Tionghoa di Indoenasia, sehingga beberapa peristiwa konflik sosial tidak akan terjadi.

ASIMILASI SOSIO-KULTURAL ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA
Perjalanan sejarah yang panjang telah mengubah begitu banyak aspek sosial budaya etnis Tionghoa, sehingga kita mengenal perbedaan mereka dengan orang Indonesia lainnya semata-mata dari penampilan luarnya. Ras, agama, dan etnisitas keturunan Tionghoa tidak lagi dapat dilihat dari kerangka rujukan masyarakat dan kebudayaan Tionghoa klasik semata-mata.
Apa yang terjadi natara masyarakat keturunan Tionghoa dengan orang Indonesia lainnya lebih mendekati konsep asimilasi, dengan berbagai variasinya. Asimilasi kultural telah terjadi melalui berbagai jalan, yaitu etnisisasi, Indonesianisasi, dan msifikasi. Etnisisasi terjadai ketika keturunan Tionghoa mengambil budaya etnis tempat mereka menetap, seperti mereka yang berasimilasi dengan budaya Jawa, baru kemudian bersama-sama orang Jawa mengenal identitas nasional. Indonesianisasi terjadi setelah mereka mengalami etnisisasi mendapaan budaya nasional melalui saluran formal maupun informal, seperti melalui media massa, penataran dan sebagainya.
Di sini perlu dicatat, bahwa mereka yang tinggal di kota-kota besar barangkali langsung saja mengalami Indonesianisasi tenpa melalui etnisisasi. Masifikasi terjadi bersamaan dengan datangnya masyarakat industri yang menuntut terbentuknya budaya massa, dan melibatkan bukan saja orang Tionghoa tetapi juga gologan lainnya. Selain itu, pluralisme budaya juga terjadi dalam kebiasaan makan yang telah mendudukkan seni masak-memasak Tionghoa menjadi bagian dari seni dapur Indonesia.
Asimilasi struktural telah terjadi lewat berbagai jalan. Pertama dapat disebutkan bahwa industrialisasi telah menyebabkan pembagian kerja yang relatif merata antar keturunan Tionghoa dan golongan etnis lain, sehingga pembidangan sektor-sektor tertentu tidak lagi dipertahankan. Selanjutnya melelui keterlibatan sosial, dalam olahraga, kesenian, mobilisasi dana, dan sebagainya. Akhirnya kita juga melihat bahwa keterlibatan institusional dari keturunan Tionghoa dalam berbagai kegiatan organisasi massa dan lembaga-lembaga lain juga merupakan jalan asimilasi struktural itu. Di sini kita bahkan dapat mencata beberapa nama penting dalam birokrasi dan kepartaian.
Donald Earl Willmott, dalam penelitiannya yang diterbitkan tahun 1960, melalui the Chinese of Semarang : A Changing Minority Community in Indonesia, telah menunjukkan dengan jelas betapa pengaruh Indonesia dan Belanda telah mengubah komunitas keturunan Tionghoa itu. Proses perubahan ini juga disertai dengan perkembangan demografis yang menguntungkan kaum peranakan lebih daripada kaum totok Cina. Leo Suryadinata menyebutkan bahwa antara 1961 dan 1971 terjadi proses ”peranakisasi” yaitu meningkatkan jumlah kaum peranakan Tionghoa secara mencolok sekali, terutama untuk daerah Jawa. Di lura Jawa proses Indonesianisasi itu agak lambat jalannya.

GERAKAN DAKWAH DALAM USAHA ASIMILASI DI BIDANG EKONOMI
Mengenai kesenjangan di bidang ekonomi, pemerintah tentunya sudah mempunyai rencana yang harus dibantu oleh segala lapisan masyarakat. Kunci pembauran di bidang ekonomi adalah kita harus membuat ekonomi pribumi kuat, ini tugas kita semua baik pribumi, pemerintah maupun nonpribumi. Sebab jika ekonomi pribumi kuat, ada dorongan untuk lebih membaur. Di lain pihak kalau pribumi ekonominya kuat ia merasa menjadi tuan di rumah sendiri, keturunan Tionghoa akan masuk dipersilahkan dan tidak ada jarak psikologis lagi. Jadi kalu kita bisa mengusahakan pribumi kuat berarti Indoensia akan menjadi kuat, nation building akan lebih lebih mudah dan tidak menjadi persoalan.
Etnis Tionghoa di Indonesia berjumlah sekitar 7.000.000 (tujuh juta) orang. Ini dinyatakan sebagai populasi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi orde baru. Namun demikian perlu dipilah lagi bahwa keseluruhannya berada dalam ragam budaya, agama, dan cara pandang yang beragam pula dalam keikutsertaan membangun perekonomian umat di Indoenasia.
Kelompok muslim dan non muslim dari etnis Tionghoa tentunya tidak dapat dpikul rata bahwa semuanya melakukan proses ekonomi di masa orde baru dengan ”kekeliruan”, namun tidak dapat dipungkiri sebagian dari etnis tionghoa terutama mereka yang disebut sebagai ”konglomerat” terlibat ”segi tiga bisnis” yang merasuk ke ”tulang sumsum” perdaban bangsa, sehingga sulit untuk keluar, mengingat jaringannya telah merasuk ke dalam ”aliran darah” perekonomian bangsa ini.
Sehingga dengan praktek-praktek kekeliruan itu ustru menimbulkan kesenjangan ekonomi yang terlalu tajam antara WNI keturunan Tionghoa dan Pribumi. Oleh karena itu gerakan dakwah dalam usaha asimilasi dalam bidang ekonomi harus dirahkan pada terwujudnya praktek ekonomi etnis Tionghoa yang sehat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pribumi. Dan untuk usaha dakwah di bidang ini diperlukan gerakan untuk memperkenlakan konsep ekonomi Islam yang lebih bernilai kesalehan sosial.
Etnis Tionghoa di Indonesia berjumlah sekitar 7 juta orang. Menurut catatan Junus Jahja, 0,5-1% (35.000-70.000) bergama Islam, dan kondisi perekonomian etnis Tionghoa kelompok ini beragam pula, ada yang dzuafa dan ada yang konglomerat. Sehingga peran mereka dalam gerakan ekonomi umat, yang berusaha mengatasi kesenjangan ekonomi etnis Tionghoa dan pribumi adalah baru sebatas tingkatan ”majikan buruh”, sedangkan konsep pengembangan yang lebih jauh dalam rangka pemberdayaan umat barangkali masih sekedar konsep. Dengan demikian untuk tujuan itu dibutuhkan keterlibatan dari smeua pihak khusunya pemerintah untuk meningkakan taraf hidup masyarakat secara luas.
Ada beberapa tokoh Tionghoa Muslim Indoenasia yang telah berussaha mencoba menuyusun konsep Lembaga Perekonomian umat, dinatranya di Jakarta sudah ada usaha ”Dakwah Bernuansa Busnis” yang dipelopori oleh Junus Jahja yang terhimpun dalam ”Kontak Bisnis Haji Karim Oie”, dengan motor penggeraknya Dsyafei Antonio dan kawanb-kawanbya mencoba membuka jaringan bisnis, sebagai wahana tukar informasi dan diskusi ilmiah tentang ekonomi. Namun mengingat terbnatasnta kapasitas masing-masing personil agakanya kegiatan ini baru sebatas pada ”tukar pendapat” yang mengarah pada konseep perekonomian umat.
Di Jawa Tengah, Gautama dan kawan-kawan sudah berusaha mencoba menyuusn konsep Lembaga Perekonomian Umat, tetapi kondisi krisis mendahului langkah belilau.
Di Yogyakarta, Budi Setya Graha sudah memulai lebih operasional dengan didirikannya BPR yang dimilikinya. Kelompok lainnya adalah kelompok pedagamng tradisoional tau pemiliki beberapa toko, yang lebih banyak bergerak di bidang retail, yang lebih banyak menonjolkan servise yang memuaskan. Jadi pola kerja keraslah yang diterpakan, yaitu dengan poila ”untung sedikit tetapi yang dijual banyak”.

ASIMILASI DI BIDANG AGAMA
Dalam bidang agama, keturunan Tionghoa juga tidak lagi dapat didefinisikan semata-mata sebagai penganut Confusian, Taoisme, dan Budhisme. Agama-agama besar seperti Katolik, Protestan, dan Islam juga sudah mulai menduduki tempat penting. Pemelukan orang keturunan Tionghoa atas agama-agama ini dapat dianggap sebagai sebuah penyimpangan kultural yang penting, sebab dalam gambaran agama Confusian klasik perbedaan kultural antara agama-agama samawi dengan Confusionisme sangat besar.
Menurut Max Weber, agama-agama samawi Yahudi, Kristen (dan Islam) bersifat teosentrik, sedangkan Confusionisme bersifat kosmosentrik. Perbedaan konsep terdapat pengertian tentang Tuhan, tentang kesempurnaan manusia, dan tentang dosa. Dalam konsep Weber, Confusionisme tidak mengenal Tuhan yang personal, tidak mengenal cita-cita kesempurnaan manusia dalam sistem kependetaan, dan dosa adalah lebih sebagai penyesalan diri daripada sesuatu yang diancam oleh hukuman Tuhan.
Perbedaan konsep keagamaan ini dikemukakan untuk menunjukkan betapa perubahan telah terjadi pada keturunan Tionghoa yang telah memeluk agama-agama samawi. Lebih dari itu, tentu di kalangan keturunan Tionghoa juga telah terjadi perubahan kultural dan sosial ketika mereka menganut agama-agama selain yang telah dimiliki secara tradisi. Mereka tidak lagi dikatakan sebagai subkultur yang terpisah dari umat agama-agama itu, dan juga bukan lagi sub masyarakat yang terlepas dari umat bergama lainnya. Agama-agama juga mempercepat proses pencairan masyarakat Tionghoa sebagai sub kultur dan sub masyarakat.
Dalam tulisannya Strait Chinese Society, Studies in the Sociology of Baba, John R. Clammer menyatakan bahwa agama dapat menjadi salah satu mekanisme utama yang memberi batasan dan mempertahankan batas-batas etnis pada masyarakat Asia Tenggara. Ia bisa menjadi wahana yang dapat mencairkan ketegangan hubungan antar etnis semisal Tinghoa-Pribumi sebagaimana dialami oleh sebagian kecil dari warga Tionghoa yang masuk Islam. Ajan tetapi dilihat dari sudut kepentingan keturunan Tionghoa sendiri bisa menjadi penghambat, karena mereka harus mencabut akar budaya yang telah mereka jalani. Jika warga keturunan Tionghoa perantauan (strait Chinese) telah terbiasa melakukan pembauran melalui perkawinan dengan wanita-wanita lokal Melayu, namun ketika harus berhadapan dengan wanita muslimah mereka banyak mendapatkan kesulitan karena harus masuk Islam dahulu.
Manurut Junus Jahja, faktor agama memang memainkan pernanan yang penting dalam proses asimilisi (pembauran). Sebab kalau di Sulawesi (Manado), masa keturunan Tionghoa memeluk agama mayoritas di asana, yaitu Kristen, maka pembauran di sana tidak ada masalah lagi. Masalah Tionghoa di Thailand selesai, karena keturunan Tionghoa di sana memeluk agama mayioritas, yaitu Budha. Demikian juga di Philipina, mereka memeluk agama mayoritas Katolik dan juga tidak ada masalah Tionghoa masalah di sana. Jadi kalau di Indonesia ini, keturunan Tionghoa dengan agama setempat akrab, maka ada kemungkinan selesainya masalah pri-nonpri.
Ungkapan Jawa ”ono Cino iso ngaji” atau ”ono Cino mlebu masjid” dapat menjadi alat integrasi budaya asing dengan pribumi yang mayoritas beragama Islam. Di lain pihak ungkapan tersebut meperlihatkan fenomena bahwa kalangan Tionghoa telah memiliki akses yang sedemikian besar dalam proses islamisasi, karena ungkapan tersebut mengandung unsur keanehan (peculiarity) namun pada saat yang sama mengandung unsur menyenagkan kalangan tertentu karena adanya rasa in group dari kalangan yang selama ini hanya terlibat dalam kegiatan bisnis.
Sebagaimana telah tersebut, saat ini ada sekitar 0,5 sampai dengan 1 % dari kurang lebih 7 juta orang (sekitar 35.000-70.000) etnis Tionghoa, telah memeluk agama Islam di Indonesia. Sebagian besar dari jumlah ini memeluk Islam ternyata karena mendapat hidayah melalui pernikahan dengan pribumi muslim/muslimat.
Nampaknya dengan pembauran yang digalakkan pemerintah, etnis Tionghoa mulai bergaul dengan pribumi. Ini mengahsilkan hubungan yang lebih akrab hingga terjadi pernikahan. Adapun Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sekarang mengarahkan terjadinya perkawinan seagama. Maka timbullah fenomena bahwa sejumlah WNI yang tadinya non-muslim (pria/ wanita) beralih ke Islam. Nampak etnis Tionghoa sebagai minoritas menerima peralihan ke agama pribumi (yang mayoritas Islam) sebagai hal yang wajar. Dengan beralih ke Islam (meski melalui pernikahan) WNI keturunan lalu merasakan harus mengerti Islam itu apa dan bagaimana ritual dan hukum-hukumnya.
Dari sinilah kemudian muncul adanya pemikiran di kalangan keturunan Tionghoa Muslim untuk mendirikan masjid (Masjid Lautze) di sebuah kampung Cina (China Town) di Jakarta, dimana banyak keturunan Tionghoa bermukim. Pendirian masjid ini bertujuan untuk membantu keturunan Tionghoa yang ingin mengerti soal Islam.
Namun demikian persoalan asimilasi (Pembauran) belum tentu akan tuntas apabila hanya dengan konversi keturunan Tionghoa ke Islam. Karena ada kemungkinan justru akan timbul problem baru, lebih-lebih jika ada indikasi adanya islamisasi kepada orang yang sudah bergama. Namun demikian unsur-unsur pemicu ketegangan antar keduanya akan berkurang karena danya konsep ummat dalam ajaran Islam (manusia adalah umat yang satu). Maka ketika etnis Tionghoa memeluk Islam di sini bukan berarti kemenangan ideologi mayoritas. Dengan memeluk Islam, keturunan etnis Tionghoa bukan berarti memeluk agama mayoritas, tetapi memeluk agama Allah, yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Membentuk bersama sebuah umat tidak saja berarti menjadi Indonesia, tetapi lebih dari itu.
Selain itu juga untuk usaha asimilasi ini perlu adanya dakwah secara intensif intern umat Islam pribumi, untuk menhargai pluralisme, yang menunjukkan Islam sebagai ”rahmatan lil ’alamin.

Penutup
Dari uraian yang telah tersebut, maka dapat dismpulkan sebagai berikut :
1. Setidaknya ada 2 (dua) kendala pokok mngapa orang keturunan Tionghoa sulit berasimilasi dengan orang pribumi (Indonesia), yaitu : pertama, adanya kesenjangan ekonomi antara primbumi dengan keturunan Tionghoa; Kedua, adanya perbedaan agama antara pribumi dan WNI keurunan Tionghoa. Oleh karena itu gerakan dakwah etnis Tionghoa ini diarahkan kepada dua sasaran tersebut untuk mengatasi permasalahan asimilasi.
2. Kunci asimilasi dalam bidang ekonomi adalah membuat ekonomi pribumi kuat, oleh karena itu gerakan dakwah dalam usaha asimilasi dalam bidang ekonomi ini diarahkan pada terwujudnya praktek ekonomi etnis Tionghoa yang sehat dan terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat pribumi.
3. Faktor agama memang memainkan peranan yang amat penting dalam proses asimilasi. Walaupun belum ada jaminan bahwa konversi agama WNI keturunan Tionghoa ke Islam (sebagai agama mayoritas). Namun demikian unsur-unsur pemicu ketegangan antar keduanya akan berkurang. Maka gerakan dakwah di sini selain dirahkan kepada etnis Tionghoa yang berlainan agama dengan mayoritas, juga diharapkan perlu adanya dakwah yang intensif kepada intern umat Islam agar lebih menghargai pluralisme, yang menunjukkan Islam sebagai ”rahmatan lil ’alamin”.

DAFTAR PUSTAKA

Williem M. Newman, American Pluralisme : A Study of Minority Groups and Social Theory, (New York : Harper and Row Publisher, 1973).
Junus Jahja, Pembauran dan Islam : Aneka Pemikiran, (Jakarta : Yayasan Haji Kariem Oie, 1999).
Junus Jahja, Islam di Mata WNI, (Jakarta : Yayasan H. Kariem Oie, 1995).
Junus Jahya, √Āsimilasi Cina dan Retorika Dakwah” dalam Republika, tanggal 8 Maret 1998.
Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung : Mizan, 1998).
Donald Earl Willmott, The Chinese of Semarang : A Changing Minority Community in Indonesia, (New York : Cornell University Press, 1960).
Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta : Grafiti Pers, 1986).
Tu Wei Ming, Confucian Ethics Today : The Singaporean Chalenge, (Singapura : Federal Plublication, 1984).
Soerjono Soekanto, Sosiologi : Suatu Pengantar, (Jakarta : Rja Grafindo Persada, 1994).

No comments:

Post a Comment